FSPMI GORONTALO

Meyske menerangkan, UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah terkesan dipaksakan. Sehingga menimbulkan banyak tanda tanya bagi masyarakat juga penolakan dari seluruh kaum buruh di Indonesia.

“Rekomendasi yang kami minta untuk disampaikan ke DPR-RI mengenai Buruh yang ada di Provinsi Gorontalo menolak keras tentang pengesahan Omnibus Law khususnya cluster tenaga kerja,” kata Meyske Abdullah, Ketua DPW FSPMI Provinsi Gorontalo,…