DPRD Provinsi Gorontalo bersama pemerintah menetapkan program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2022 melalui rapat paripurna pada Senin (27/9/2021). Kris Wartabone, Wakil Ketua DPRD mengatakan, melalui penetapan maka DPRD bersama pemerintah sudah memiliki proyek peraturan daerah yang akan dibahas secara bersama. Dalam rapat paripurna itu,15 Ranperda telah disahkan yang meliputi 7 usul pemerintah, 5 usul DPRD, dan 3 rancangan perda yang sifatnya strategis.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengharapkan bantuan hibah bagi badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan terealisasi sesuai kebutuhan yang diminta.Nikma Tahir, Aleg Komisi IV mengatakan secara umum hasil monitoring pihaknya, jumlah realisasi bantuan hibah yang tersalurkan hanya lima juta rupiah. Jumlah itu sebutnya masih sangat kurang dari kebutuhan yang diminta.
Espin Tulie, Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo mengungkap penyebab Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) belum terakomodir dalam APBD Tahun 2022. Ia menerangkan, dalam tata tertib dewan ada pasal-pasal yang memuat hasil Pokir DPRD harus disahkan dulu lewat rapat paripurna. Pihaknya kata Espin terlambat melakukan pengesahan sehingga Pokir itu belum diakomodir dalam APBD tahun 2022.
Fraksi PKB DPRD Pohuwato mendorong agar pemerintah daerah mengusut tuntas perkara BST di Kecamatan Popayato. Ketua Fraksi, Abdullah Diko mengatakan hal itu diperlukan untuk memberikan efek jera.
DPRD Provinsi Gorontalo mengesahkan agenda kerja dewan tahun 2021-2022 yang dibagi dalam tiga masa sidang pada Senin (20/9/2021).Diterangkan Awaludin Pauweni, Wakil Ketua DPRD, agenda kerja dewan yang telah disahkan itu sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
“Perlu ada integrasi pogram antar OPD untuk membantu korban musibah kebakaran rumah. Karena hanya Dinsos yang punya program seperti ini, dengan memberikan bantuan fasilitasi isi rumah bagi korban kebakaran rumah”kata Sofyan Puhi, Koordinator Komisi IV.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, menilai kinerja Pemprov Gorontalo bersama TNI dan Polri serta Forkopimda sangat maksimal lakukan percepatan program vaksinasi Covid-19.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengharapkan Dinas Sosial (Dinsos) provinsi sediakan anggaran pembiayaan operasional tenaga pendamping di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU) Beringin, Kelurahan Hutuo, Kabupaten Gorontalo.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2022 diproyeksikan senilai 1.7 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo usai memimpin rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum Anggara
Aliansi Pelaku Seni dan UMKM beraudiensi dengan DPRD Provinsi Gorontalo yang diterima langsung oleh pimpinan dan anggota komisi II pada Senin (13/9/2021).
