Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyerahkan website gratis berbasis aplikasi Open BUMDes kepada kepala desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pohuwato yang telah mengikuti Pelatihan Sistem Tata Kelola Desa .Kegiatan itu sebelumnya digelar oleh BPU UNG dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara (Gorut) Thariq Modanggu meminta penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gorut agar memiliki manfaat terhadap masyarakat.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menggandeng Badan Pengelola Usaha Universitas Negeri Gorontalo (BPU UNG) menyelenggarakan Pelatihan Sistem Tata Kelola Desa, bagi kepala desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa di 55 desa di Kabupaten Pohuwato.
Wakil Bupati Gorontalo Utara (Gorut) meminta Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) di Gorut agar mempunyai media promosi guna memudahkan peluang usaha mereka.
Bupati Pohuwato, Saipul A Mbuinga menyerahkan bantuan mobil minibus untuk operasional BUMDes Citra Harapan, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa.Bantuan operasional diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.
Iwan Mustapa, Asisten III Bidang Administrasi Keuangan, Setda Kabupaten Bone Bolango melakukan panen perdana 2.000 ekor ayam broiler di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Poboide Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara.
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Pohuwato, Supratman Nento, mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi dengan teknologi sistem informasi dalam mengembangkan usaha, termasuk bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Sekda Gorontalo Utara (Gorut), Ridwan Yasin menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dirinya menilai masih banyak kegiatan BUMDES yang memerlukan pembenahan.
“Untuk tahun 2019 ini, rencananya upaya meningkatkan Bumdes tersebut, pemerintah desa kembali menyertakan modal sebesar Rp. 75 juta,” terang Fatma.
“Saya koordinasi dengan Kepala Desa, BPD dan Kecamatan untuk meminta perlindungan terkait masalah penyegelan kantor ini. Karena ini kan milik pemerintah bukan milik saya pribadi,” kata Irwan.
