Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli mengungkapkan rasa syukur karena tahun 2022 belanja yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango mencapai sekitar Rp902,8 miliar rupiah. Anggaran itu mengalami penurunan sebesar 14,6% dari tahun sebelumnya yang berkisar 1,072 triliun.
Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Gorontalo pada bulan Januari 2022 melampaui target yang telah ditetapkan.
Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi mengatakan ada pengurangan jumlah anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Daerah Pohuwato di tahun 2022. Olehnya, ia mendorong agar pemerintah dapat memaksimalkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2022 diproyeksikan senilai 1.7 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo usai memimpin rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum Anggara
“Sebelumnya kita sudah rapatkan bersama tim Bangggar, dimana pertama kita fokus ke insentif nakes, karena kita masih punya hutang sekitar 12 miliar. Sehingga alhamdulillah di APBD Perubahan ini kita sudah menganggarkan ada sekitar 8 miliar,” ungkapnya.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota didorong oleh Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bisa membantu kegiatan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menyampaikan nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) perubahan APBD TA 2021
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo tetap optimis terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 akan maksimal di akhir tahun.
DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna ke 53 dalam rangka pembicaraan tingkat I, tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, pada Senin siang tadi (28/6/2021).
Enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, melaporkan Pemandangan Umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggung Jawaban kepada Wali Kota Gorontalo.
