Pojok6.id (Pohuwato) – Anggota legislatif (aleg) DPRD Pohuwato Fraksi Gerindra, Suryaharto Polumulo berharap keputusan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memberikan sanksi hukum bagi pelaku usaha penambangan emas dengan alat berat di PETI perlu dipertimbangkan lagi.
Ia menilai keputusan tersebut berlebihan mengingat banyaknya warga yang bergantung pada peluang usaha tersebut. Menurutnya pemerintah dapat melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan penambang.
“Apa tidak ada yang lebih pas, masyarakat jangan dibuat begitu. Kalau misalnya salah dan tetap tidak boleh menggunakan alat berat ya paling kita tegur. Kalau masih ada kebijakan beri petunjuk, caranya begini begini kan enak. Tapi kalau misalnya harus proses hukum apa ini,” kata Suryaharto, Sabtu (24/7/2021)
Khusus di Kabupaten Pohuwato, Ia mengaku prihatin atas nasib pelaku usaha tambang emas yang terancam jeratan hukum. Hingga kini, kata dia kebijakan pemerintah dinilai sangat minim memperhatikan persoalan tambang hingga tidak jarang menjadi persolan dilapangan.
“Beri petunjuk masyarakat cara menggunakan alat. Kalau masyarakat tidak tahu menggunakan alat kita berikan petunjuk secara teknisnya. Supaya anggapan kita selama ini tidak bisa terjadi. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa itu hutan, mungkin hutan lindung lah atau CA (cagar alam) lah berikan sama mereka, berikan sama mereka pakai tapal batas. Harusnya begitu,” kata Suryaharto menjelaskan.
Ia menyarankan gubernur dan Forkompinda Provinsi Gorontalo agar duduk bersama membantu dan memperhatikan masa depan penambang. Dalam kondisi sulit seperti ini, kebijakan pemerintah diharapkan memberikan perhatian, terutama dalam menggerakkan sektor ekonomi masyarakat.
“Kalau saya lihat dari kapolda dan danrem, saya lihat mereka itu sepakat. Bukan juga mau bilang pembiaran, tidak. Ada kebijakan kebijakan mereka. Dimana kebijakan mereka, ini tambang kan pernah di tertibkan masih masa Kapolres pak Teddy, tapi tiba-tiba mau dekat serah terima (jabatan Kapolres) ada alat yang dikasih naik keatas. Jujur ini saya bilang, polisi tau,” pungkasnya
Ia berharap pemerintah Provinsi Gorontalo dan daerah dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat termasuk para penambang. (Adv/Nal)
