Serahkan Sertifikat Tanah, Gubernur Rusli: Jangan Dipinjamkan

Sertifikat Tanah
Gubernur Rusli usai mendampingi masyarakat penerima sertifikat tanah dari presiden Joko Widodo secara virtual, di Rudis Gubernur, Rabu (22/9/2021). Foto – Salman

Pojok6.id (Gorontalo) Rusli Habibie mengingatkan kepada masyarakat Gorontalo khususnya penerima sertifikat tanah dari pemerintah, untuk tidak meminjamkan kepada orang lain. Terlebih untuk digunakan orang lain sebagai jaminan di bank.

“Paling penting kalau sudah ada sertifikat, tolong jangan dipinjamkan ke orang lain. Ini kejadian sering dilaporkan ke saya, sertifikat dipinjamkan kemudian digadaikan di bank, tapi macet kreditnya, akhirnya pemilik kehilangan sertifikat,” ungkap Rusli saat mendampingi masyarakat penerima dari Presiden Joko Widodo, secara virtual, Rabu (22/9/2021)

Rusli bercerita kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Bahkan ada masyarakat yang berkeluh kesah kepadanya, sertifikat dipinjamkan untuk membantu sesama saudara tetapi alhasil tidak dikembalikan.

Read More

“Tapi kalau memang ibu/bapak pemilik sertifikat ini sendiri dan punya usaha, punya mata pencaharian yang tetap yah silahkan kalau mau. Datang sendiri ke bank minta kredit usaha rakyat sangat mudah, sangat murah, dan harus bertanggung jawab membayar,” ungkapnya.

Dikesempatan itu pula, gubernur dua periode ini berpesan kepada Kakanwil BPN Gorontalo dan Kabupaten Kota untuk mengejar target sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Rusli menegaskan ada 30.000 bidang tanah yang harus diselesaikan sampai Oktober 2021 ini.

Ia meminta semua pihak agar bisa bekerja sama untuk menyelesaikan PTSL. Untuk bupati/walikota agar bisa menegaskan kepada lurah dan kepala desa segera menyelesaikan pengukuran tanah.

“Kita jangan main-main dengan PTSL ini. Saya mau oktober atau september ini sudah selesai. Biar nanti kita minta lagi ke pemerintah pusat tahun depan dikasih lagi lebih banyak. Tetapi jika kita tidak capai target, akan dianggap oh pak Gubernur Gorontalo ini dan pak Kakanwil hanya main – main. Untuk masyarakat jika sudah di ukur tapi belum lagi di urus administrasinya oleh kepala desa/lurah lapor ke saya, nomor saya ada di koran, saya yang akan turun langsung karena ini program nasional,” tegasnya. (adv)

Related posts