Gorontalo – Sejak diberlakukan tahun 2015 lalu, Program Dana Desa oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan di Provinsi Gorontalo. Hingga tahun 2018 total Dana Desa di Gorontalo mencapai angka 1,634 triliun.
Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam acara Penandatanganan Kontrak Individual antara Satker P3MD Provinsi dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa yang berlangsung di Grand Sumber Ria, Kota Gorontalo, Sabtu (23/2/2019).
Terkait dengan pemanfaatan dana desa, Gubernur Rusli Habibie berharap agar pendamping profesional dan aparat desa bisa mengarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu caranya dengan membangun rumah layak huni (mahyani) bagi warga kurang mampu.
“Kebutuhan Mahyani ada 58.000 unit, sementara pemprov setiap tahun hanya mampu membangun untuk 1.000 unit Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR). Kalau setiap desa ada 10 mahyani dikalikan jumlah desa, maka selama 10 tahun persoalan mahyani kita sudah tuntas,” kata Gubernur.
Kepada profesional pendamping desa yang akan bertugas, Rusli berharap agar bekerja dengan profesional dan penuh dedikasi. Ia berharap pendamping desa bisa melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dengan baik serta melibatkan semua masyarakat.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (BPMD-Dukcapil) Provinsi Gorontalo, pemanfaatan dana desa sukses membangun 16 jenis infrastruktur desa.
Jalan desa sepanjang 1.361,23 KM, jembatan 2.527 M, pasar desa 49 unit, Bumdes 5 unit, tambatan perahu 43 unit. Ada juga embung 18 unit, MCK 9.763 unit, Polindes 132 unit, PAUD 995 unit serta Posyandu 187 unit. (adv)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
