Pojok6.id (Gorontalo) – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengintensifkan upaya peningkatan pemahaman publik, terkait posisi strategis pertambangan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui penguatan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dalam sebuah forum kolaboratif yang digelar pada Sabtu (4/4/2026), di Roemah Marly, Kota Gorontalo.
Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah kebijakan pertambangan rakyat, yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga berkelanjutan dan mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Forum ini melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari koperasi penambang, akademisi, hingga organisasi kepemudaan lintas ideologi. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPW Masyarakat Penambang Indonesia (MPI), perwakilan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, Koperasi Sinar Cahaya Gorontalo Utara, serta Koperasi Tangga 2000 Kabupaten Gorontalo.
Partisipasi aktif juga datang dari kalangan mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Gorontalo, di antaranya IAIN Sultan Amai, Universitas Ichsan Gorontalo, Universitas Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Universitas Pohuwato, hingga Universitas Bina Mandiri.
Tak hanya itu, beragam organisasi kepemudaan turut ambil bagian, seperti Pemuda Pancasila, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), KMHDI, LMND, PMII, GMNI, KAMMI, PMKRI, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai cabang di Gorontalo. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dari tingkat provinsi hingga kabupaten, termasuk Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Pohuwato, juga turut memperkuat diskusi tersebut.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan penerbitan IPR.
“Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap tercipta kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam mendorong percepatan penerbitan IPR, sekaligus meminimalisir praktik pertambangan ilegal,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat penambang, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan menjadi kunci dalam menghadirkan tata kelola pertambangan rakyat yang kuat secara hukum, sekaligus adaptif terhadap kebutuhan di lapangan.
Melalui forum ini, diharapkan lahir langkah-langkah konkret yang mampu mempercepat legalisasi aktivitas pertambangan rakyat, sekaligus memastikan praktiknya berjalan secara aman, tertib, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. (Adv)
