POHUWATO – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato, Zubair S. Mooduto mengungkapkan, dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan untuk pilkada rentan terjadi pelanggaran. Olehnya petugas pengawas pemilu yang sedang bertugas, agar memaksimalkan fungsi pengawasan.
Saat ini dibeberapa desa yang sedang dalam proses verifikasi faktual, mencuat beberapa warga yang membantah namanya masuk dalam pendukung salah satu bakal calon.
“Kami sudah perintahkan ke setiap jajaran pengawas, jika ada kejadian seperti semua dicantumkan dalam form A, yang kemudian akan dilakukan kajian dan diplenokan di Panwas kecamatan, kalo toh memang itu merupakan satu pelanggaran, nanti itu diproses,” Kata Zubair, saat ditemui di Sekretariat Bawaslu Pohuwato, Kamis (9/7/2020).
Form A pengawasan, masih kata Zubair, merupakan salah satu alat kerja penting dalam melakukan kinerja pengawasan yang diatur dalam Perbawaslu nomor 21 Tahun 2018 ayat 1, bahwa “Dalam setiap melakukan pengawasan tahapan pilkada, wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A”.
Ditemui di tempat terpisah, Ketua KPU Pohuwato Rinto W Ali menjelaskan, jika ditemukan saat verifikasi faktual dilapangan ada masyarakat yang menolak telah memberikan dukungan kepada salah satu calon perseorangan, maka mereka harus mengisi formulir pernyataan tidak mendukung pada form BA5.KWK.
“PPS sekarang sedang melaksanakan verifikasi faktual untuk calon perseorangan, jika ditemukan ada masyarakat yang menolak telah memberikan dukungan kepada salah satu calon perseorangan, mereka harus mengisi form BA5.KWK sebagai pernyataan tidak mendukung,” tandasnya.
Untuk pernyataan dukungan kepada setiap pasangan calon perseorangan, Rinto menambahkan, pendukung wajib menyertakan format formulir model B.1-kwk dan fotokopi KTP-el sebagai salah satu dokumen sah dalam verifikasi faktual. (KT11)
