Pojok6.id (Gorontalo) – Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan target pembangunan yang lebih optimistis pada 2027, seiring dengan sejumlah indikator ekonomi dan sosial yang menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,30 hingga 6,70 persen, sementara angka kemiskinan diupayakan turun hingga di bawah 11 persen.
Hal tersebut terungkap dalam konferensi pers Gubernur Gorontalo terkait Kebijakan Fiskal Daerah pada APBD 2027, yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Minggu malam (13/9/2026).
Konferensi pers tersebut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, didampingi Sekretaris Daerah, para Asisten, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Badan Keuangan dan Aset, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, serta Kepala Diskominfotik Provinsi Gorontalo.
Gubernur Gusnar Ismail mengatakan, konferensi pers tersebut menjadi bagian dari penyampaian arah kebijakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (14/9/2026).
Menurut Gusnar, RAPBD 2027 penting diketahui masyarakat karena menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan pada tahun mendatang.
“RAPBD ini menjadi penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui dengan seksama pada tahun anggaran 2027 pembangunan ini akan mengarah ke mana, apa yang ingin kita tuju dan apa yang ingin kita capai,” ujar Gusnar.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili menjelaskan bahwa target pembangunan 2027 pada dasarnya telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, pemerintah daerah tidak ingin menjadikan target RPJMD sebagai batas capaian. Evaluasi terhadap perkembangan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan adanya peluang bagi Gorontalo untuk menetapkan sasaran yang lebih tinggi.
“Di tahun 2027 sebenarnya kita sudah memiliki target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Namun demikian, kami juga tidak melihat sekadar target dalam RPJMD,” jelas Wahyudin.
Ia menyebut, sejumlah indikator kinerja pembangunan telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Gorontalo untuk menyusun target optimistis pada 2027.
“Ini yang dinamakan target optimis untuk 2027. Ini memang menjadi bahan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, bahwa layaknya Gorontalo sudah harus lebih optimis lagi dalam menetapkan target,” ujarnya.
Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam RPJMD, target pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada 2026 berada pada angka 5,65 persen. Namun, berdasarkan realisasi hingga triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi telah mencapai sekitar 6,20 persen. Dengan melihat perkembangan tersebut, Pemprov Gorontalo optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2027 dapat berada pada kisaran 6,30 hingga 6,70 persen.
Wahyudin mengatakan, pertumbuhan ekonomi Gorontalo masih ditopang sektor pertanian yang memberikan kontribusi lebih dari 30 persen. Di sisi lain, aktivitas hilirisasi mulai menunjukkan perkembangan, termasuk pada sektor pertambangan dan galian serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kita sadar bahwa pertumbuhan ekonomi Gorontalo lebih besar didorong oleh sektor pertanian di atas 30 persen. Kemudian hilirisasi sudah mulai tumbuh, terutama sektor galian dan pertambangan. Kita juga memiliki beberapa karakter, terutama dengan hilirisasi UMKM yang sudah mulai bergeliat di Gorontalo,” katanya.
Optimisme juga terlihat pada indikator kemiskinan. Target kemiskinan Gorontalo dalam RPJMD untuk 2026 ditetapkan sebesar 13,08 persen. Namun, realisasi terbaru telah mencapai 12,16 persen.
Wahyudin menilai tren tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan Gorontalo disebut terus mengalami penurunan secara konsisten sejak 2020 hingga 2026.
“Ini kemiskinan kita konsisten menurun dari tahun 2020 sampai dengan 2026. Ini secara konsisten,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kemiskinan ekstrem di Gorontalo juga sebagian besar terus mengalami penurunan dan mulai mendekati garis kemiskinan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus menjaga tren tersebut melalui kebijakan yang mampu memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pada 2027, Pemprov Gorontalo optimistis angka kemiskinan dapat ditekan hingga di bawah 11 persen.
Pada indikator ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Pergerakan indikator tersebut dinilai belum sepenuhnya stabil. Dalam RPJMD, target TPT 2026 berada pada kisaran 3,01 hingga 3,26 persen, sedangkan realisasi terbaru tercatat sebesar 3,17 persen.
Untuk 2027, target RPJMD berada pada rentang 2,95 hingga 3,32 persen. Namun, Pemprov Gorontalo kembali memasang sasaran yang lebih optimistis dengan menargetkan TPT dapat ditekan di bawah 2,90 persen.
Menurut Wahyudin, target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain indikator ekonomi, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks modal manusia dinilai menunjukkan tren yang cukup baik. Kemajuan tersebut tercermin dari perkembangan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kualitas manusia.
“Indeks pembangunan juga cukup baik, indeks modal manusia juga cukup baik. Artinya, di sektor pendidikan, kesehatan, dan beberapa hal lainnya terkait dengan kualitas sumber daya manusia, Gorontalo memiliki kemajuan yang cukup besar,” jelas Wahyudin.
Olehnya Pemprov Gorontalo juga akan menetapkan target yang lebih optimistis terhadap sejumlah indikator pembangunan manusia pada 2027, termasuk rasio Gini, IPM, dan indeks modal manusia.
Wahyudin menegaskan, berbagai target optimistis tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan angka dalam dokumen perencanaan. Target tersebut diharapkan menjadi pijakan bersama untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. (Adv)
