Pojok6.id (Limboto) – Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala desa se Kabupaten Gorontalo akan dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mengevaluasi kinerja di pemerintahan desa.
Hal itu disampaikan Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, saat membuka rakor kepala desa yang di gagas Dinas Sosial dan PMD (D’Sosmed) di Gedung Kasmat Lahay Limboto, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Sofyan menyampaikan, pemerintah daerah sebelumnya telah melaksanakan sejumlah rapat koordinasi mulai dari pengawasan, inovasi, kepegawaian, keuangan, hingga pemerintahan desa. Kata Sofyan diadakan rakor ini untuk memperkuat koordinasi.
“Terkadang kendala kita hari ini adalah koordinasi. Maka kita harus lebih sering bertemu. Apabila kita sering bertemu, evaluasinya itu kita bisa lebih ditingkatkan,” kata Sofyan
Dalam rakor ini, kata Bupati Sofyan membahas strategis tata kelola pemerintahan desa, sebab pemerintahan hari ini di tuntut untuk bagaimana berinovasi dan menjawab persoalan didesa. Itu juga tidak mudah untuk di selesaikan secara sendiri melainkan harus ada korelasi dan koordinasi.
“Contoh hari ini adalah hal yang sering kita temukan. Kemarin waktu kemarau kita harus menyelesaikan persoalan terhadap kekeringan, krisis air bersih, dan hari ini sudah musim hujan ada yang sudah banjir dan longsor. Maka ini harus kita jawab cepat, karena pemerintah desa itu garda terdepan menjawab seluruh tantangan dan persoalan ini. Maka, perlu rakor seperti ini untuk kita saling tukar informasi,” jelasnya
Selain tata kelola pemerintahan, rakor juga membahas terhadap anggaran desa, dimana lebih melaksanakan kebijakan pemetaan anggaran dengan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu, kata Sofyan butuh pemerintah desa yang berinovasi.
“Kedepan kita akan memberikan penghargaan bagi desa-desa yang melakukan inovasi. Setiap tahun kita dorong desa-desa yang melakukan lompatan-lompatan inovasi,”ujarnya
Terakhir Bupati Sofyan mengingatkan untuk program prioritas daerah dan nasional. Untuk program daerah yang termasuk di dalam RPJMD yaitu pengembangan UMKM sekitar 16 Miliar, diluar program pembangunan lainnya.
“Untuk nasional ini ada Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan MBG. Semua ini kita harus butuh koordinasi, maka rakor ini kita buat pertiga bulan, dan akan di bahas satu per satu, tetapi sebelum rakor berlangsung ada hal – hal program prioritas yang harus sudah di siapkan lebih dahulu untuk di selesaikan ditingkat rakor, dan rakor ini harus di hadiri OPD terkait,” jelasnya. (adv)
