GORONTALO – Program pembangunan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR) yang dalam beberapa waktu belakangan disoroti, langsung ditanggapi oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Provinsi Gorontalo, Aris Ardianto. Menurutnya program tersebut sudah dilaksanakan sesuai mekanisme.
Aris mengatakan, anggaran program itu digelontorkan pada tahun 2018 dengan bandrol Rp31 juta per unitnya. Karena dikerjasamakan dengan Polda Gorontalo, maka seluruh anggaran ditransfer ke Polda, pun begitu dengan mekanismenya.
“Pada umumnya semua proyek sudah melalui perencanaan. Mulai dari luas bangunan, tinggi bangunan dan jumlah material yang akan digunakan. Artinya, kalau ada perubahan dari luasan atau tinggi, pasti ada konsekuensinya,” kata Aris.
Namun, kata Aris, setelah dilakukan pengecekkan langsung di lapangan, rumah milik warga yang dimaksud itu ternyata melakukan penambahan dapur, yang ukurannya hampir sama dengan bangunan induk.
“Setelah dilihat di lapangan, bangunan induknya ada 5×6, tapi dia (warga penerima) ada tambah lagi di belakang yang katanya dapur, notabene ukurannya hampir sama dengan bangunan induk,” ujarnya.
Akibat dari penambahan tersebut, masih kata Aris, material yang seharusnya digunakan untuk bangunan induk justru terpakai di bangunan tambahan tersebut.
“Harusnya bangunan induk diselesaikan dulu, setelah itu menambah bangunan lagi. Dan ini bukan hanya satu orang saja, namun ada beberapa penerima bantuan melakukan hal yang sama. Seperti penambahan tinggi rumah, bentuk dinding, atap hingga tinggi pondasi,” tutup Aris. (**)
