Pojok6.id (Limboto) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo terus mengupayakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gorontalo. Tercatat, jumlah Keluarga Berisiko Stunting (KRS) terus menurun dalam tiga tahun terakhir, seiring penguatan berbagai program intervensi yang melibatkan lintas sektor.
Data tersebut disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaporan Data Intervensi Stunting pada Aplikasi Konvergensi Bangda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026, yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo, di Grand Bukit Proja, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kamis (11/6/2026).
Sugondo, menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga kualitas data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Menurutnya, data yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan seluruh intervensi pemerintah benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Keberhasilan penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kualitas data yang dilaporkan. Karena itu, seluruh operator harus memastikan data yang diinput valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sugondo
Komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam penanganan stunting juga tercermin dari capaian nilai 83,97 dengan kategori Baik, pada Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Semester II Tahun 2025.
“Melalui penguatan kualitas data dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis target penurunan prevalensi stunting pada 2026, dapat tercapai sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas,” jelasnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Gorontalo, Rismawati Arsyad, menambahkan jumlah keluarga berisiko stunting turun signifikan dari 25.700 keluarga pada 2023 menjadi 15.289 keluarga pada 2024. Angka tersebut kembali menurun menjadi 13.792 keluarga pada 2025.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga penyuluh keluarga berencana yang terlibat dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
“Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi yang dilakukan mulai memberikan hasil. Namun upaya percepatan penurunan stunting harus terus diperkuat, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujar Rismawati
Meski mencatat tren positif, Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih menghadapi tantangan untuk menurunkan prevalensi stunting yang pada 2025 berada di angka 28 persen.
“Pada 2026, pemerintah daerah menargetkan angka tersebut turun menjadi 24 persen,” pungkasnya. (adv)
