Sebagai salah satu sekolah yang di utus mewaliki Kota Gorontalo pada ajang penghargaan Adiwiyata tingkat nasional, SD Negeri 19 Dungingi mulai melakukan berbagai persiapan. Diantaranya melakukan penataan lingkungan sekolah, serta mengajarkan siswa mendaur ulang barang bekas.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia meminta Inspektorat Boalemo turut serta dalam penanggulangan korupsi, terutama yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memastikan stok bahan bakar minyak dan gas elpiji untuk Gorontalo menjelang bulan suci ramadhan 1439 Hijriah masih tercukupi. Bahkan BBM di Gorontalo masih mencukupi hingga tiga bulan kedepan.
Pertamina Gorontalo mengupayakan ketersediaan stok bahan bakar minyak dan gas elpiji jelang dan saat bulan suci ramadhan 1439 hijriah nanti aman dan tercukupi bagi warga Gorontalo. Sementara pihak pertamina juga menepis isu adanya pengurangan BBM jenis premium di Gorontalo.
Anggota DPD-RI aktif Dewi Sartika Hemeto mantapkan niat untuk kembali mengabdi sebagai salah satu senator di Senayan, dengan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo sebagai salah satu calon peserta Pemilihan Legislatif DPD-RI untuk periode 2019 – 2024.
Puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri 4 Pulubala di Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo tak pernah melaksanakan upacara bendera. Hal ini disebabkan minimnya guru yang mengajar di sekolah tersebut.
Berbagai cara dilakukan untuk mencari bibit baru dalam bermusik. Bisa dengan gelaran festival atau lomba, bisa juga dengan sosialisasi langsung oleh komunitas. Seperti yang dilakukan oleh komunitas Indonesian Drummer Gorontalo, yang menggelar “Drum Street”.
Dewi Sartika Hemeto menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, di sela-sela kegiatannya menjalankan tugas untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah. Kedatangan Senator muda ini untuk mengambil format dukungan masyarakat, sebagai syarat pencalonan anggota DPD-RI pada Pileg 2019 mendatang.
“Jika dibandingkan dengan provinsi lainya, Gorontalo sangatlah rendah, contohnya saja dengan provinsi Sulawesi Utara yang hampir Rp3 jutaan,” urainya.
“Di Kota Gorontalo contohnya ada sekitar 820 perusahaan, hanya 15 persen yang menerapkan UMP,” kata Zulkarnain, Selasa.
