“Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa telah terjadi Maladministrasi, berupa kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum oleh Wali Kota Gorontalo dan tidak memberikan pelayanan dalam proses pengajuan subsidi listrik tepat sasaran oleh camat Kota Timur,” kata Sofyan.
Menurut Supandi Pakaya, Kuasa Hukum pasangan Marten – Ryan (Matahari) kasus ini seharusnya sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan, karena sudah diputuskan batal oleh Panwaslu Kota sebelumnya.
Ia mengatakan masih ingin berkontribusi dulu untuk Gorontalo, baru dirinya akan maju mewakili Gorontalo di pusat melalui legislatif.
Dari 35 orang yang memasukan syarat dukungan untuk mengikuti pencalonan anggota DPD RI dalam Pemilihan Legislatif 2019 mendatang, hanya 32 orang yang mendaftarkan diri kembali ke Kantor KPU Provinsi Gorontalo. 3 orang lainnya menyatakan batal mengikuti Pileg dengan alasan masing-masing.
Menurut Hasrul, penyerahan LAHP yang diselenggarakan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, pada Rabu 11 Juli 2018 idealnya dihadiri oleh atasan terlapor.
Terhadap laporan tersebut lanjut Hasrul, pihaknya telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan permintaan klarifikasi ke Kepolisian Resor Gorontalo Kota.
“Program yang saya targetkan ditahun 2018 ini setelah pembangunan SPN Batudaa, yakni Polres Gorontalo Utara dan Rumah Sakit Bhayangkara. Insya Allah ditahun 2018 ini keduanya bisa terealisasi,” kata Kapolda.
“Dari 858 koperasi aktif, yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 172 unit atau 13,5 %. Sementara koperasi yang belum melaksanakan RAT sebanyak 686 unit koperasi atau 86,5%,” ujar Tanwir Ali.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya sampai dengan besok (Rabu), pukul 24.00 untuk datang ke KPU mendaftar dan melengkapi berkas serta dokumennya,” lanjutnya.
“Masih banyak tuntutan dalam obsesi saya pribadi untuk berbuat yang lebih banyak, dengan kemampuan, kapasitas, kompetensi dan apa yang menjadi mimpi saya untuk rakyat Gorontalo,” kata Weny.
