Gorontalo – Di antara wilayah di Indonesia, Sulawesi patut dijadikan contoh sebagai wilayah dengan kinerja ekonomi yang baik dan stabil. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi, di Hotel Sintesa Peninsula, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Senin (1) / 4/2019) malam.
“Ketika saya berbicara tentang Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, ketiganya memiliki kemiripan yaitu memiliki kekayaan sumber daya alam. Tetapi ketika berbicara stabilitas pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka waktu panjang, ternyata hanya Sulawesi yang relatif pertumbuhannya stabil dan tinggi. Sumatera dan Kalimantan meski pertumbuhannya tinggi, tetapi sangat rentan jika terjadi krisis harga komoditas turun, dampaknya langsung terasa, dan itu tidak terjadi di Sulawesi,” ungkap Bambang.
Menteri PPN / Kepala Bappenas menilai, stabilnya ekonomi Sulawesi ditentukan oleh dua faktor. Pertama, struktur kepemilikan ekonomi di Sulawesi berbasis masyarakat, artinya kegiatan ekonomi di Sulawesi khusus di sektor pertanian adalah milik rakyat dan tidak selalu tergantung pada perusahaan-perusahaan besar. Fluktuasi harga komoditas di Sulawesi seperti kopra dan kakao, tidak setajam dengan komoditas sawit dan karet yang banyak ditanam di Sumatera dan Kalimantan. Faktor kedua yaitu hilirisasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas, Sulawesi yang tercepat.
“Contohnya tanaman kakao, banyak bermunculan pabrik pengolahan kakao. Artinya, tanamannya dari Sulawesi, nilai tambahnya juga di Sulawesi. Demikian pula untuk penambangan dan pengolahan nikel yang ada di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Inilah kelebihan Sulawesi yang saya harapkan dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.
Lebih lanjut Bambang menuturkan, masalah utama yang ada di Pulau Sulawesi adalah angka kemiskinan yang berada di atas angka kemiskinan nasional. Untuk menangani persoalan kemiskinan tersebut, Menteri PPN / Kepala Bappenas meminta kepada pemerintah daerah di Pulau Sulawesi untuk fokus tiga hal yaitu, bantuan sosial yang tepat sasaran, menciptakan lapangan kerja, serta memberi kemudahan dalam berusaha.
“Mendorong investasi juga menjadi strategi dalam menurunkan kemiskinan. Jika investasi tumbuh, perekonomian daerah turut tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan dampaknya kemiskinan pasti akan menurun,” tandasnya. (adv)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
