GORONTALO – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo kembali melakukan rapat bersama beberapa mitra kerja dari instansi vertikal, dalam rangka mendengarkan paparan program kegiatan tahun anggaran 2021, Senin (1/2/2021). Instansi vertikal tersebut yakni, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Untuk hasil rapat kami yang pertama dengan BPOM ada salah satu program yakni Kampanye Informasi Edukasi (KEI), bisa diselaraskan dengan kami di DPRD untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan atau keselamatan pangan” Kata Adnan Entengo, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo
Iapun merinci hasil rapat bersama instansi vertikal itu. Seperti, BPOM kata Adnan, telah mengungkap adanya indikasi jual beli makanan lewat marketplace yang bermasalah. Sehingga dengan KEI ini, dikatakan Adnan DPRD punya peran untuk menyosialisaikannya lebih luas ke masyarakat.
Dengan BPJS, Adnan mengatakan peserta BPJS yang ditanggung melalui APBD akan akan dinonaktifkan kepesertaannya.
“Penonaktifan kepesertaan BPJS ini akan kami upayakan tidak akan terjadi, karena dampaknya juga akan langsung dirasakan masyarakat ketika melakukan pengobatan”jelasnya.
Sedangkan hasil rapat bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, diungkapkan Adnan, progress kepesertaan BPJS bagi perusahaan swasta yang diharapkan bisa mendaftarkan semua karyawan mereka belum terlaksanakan semuanya sampai dengan saat ini.
“Ini juga menjadi sorotan bagi kami, untuk mendorong perusahaan swasta mendaftarkan karyawan mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan”pungkasnya.(Aan)
