Pojok6.id (Gorontalo) – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mendukung keberlanjutan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh BPDAS-HL Bone Bolango dengan memprioritaskan anggaran di Dinas LHK Provinsi Gorontalo.
“Ke depan karena program RHL ini akan diserahkan ke pemerintah provinsi dengan skema perhutanan sosial, anggaran untuk keberlanjutan program ini jadi prioritas kami (DPRD) untuk diperjuangkan”ungkap Kris Wartabone, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia mengatakan dukungan itu termasuk mengalihkan tanggung jawab para tenaga Pendamping Lapangan (PL) dari BPDAS-HL ke Dinas LHK. Sebab,keberlanjutan program itu memerlukan tenaga pendamping untuk mengawasi dan mengedukasi masyarakat tentang penyelamatan lingkungan.
“Tenaga pendamping lapangan ada 52 orang tersebar di 5 kabupaten yang mendapatakan program RHL. Dan mereka merupakan garda terdepan menjaga program ini bisa terus berlanjut, untuk itu dukungan kami (DPRD) juga ingin memikirkan mereka bisa dialihkan tanggung jawabnya ke Dinas LHK provinsi”terangnya.
Sementara itu, Fadli Hasan, aleg Komisi II berharap Dinas LHK Provinsi Gorontalo memiliki kesiapan memanfaatkan program RHL yang akan diserahkan pada akhir Oktober 2021 mendatang.
“Kesiapan yang kami inginkan berupa keseriusan dan komitmen yang sama dengan BPDAS-HL saat memulai program ini. Karena ini akan diserahkan langsung ke pemerintah daerah dengam skema perhutanan sosial yang jangka waktunya bisa sampai 35 tahun. Dan sudah kami cek di daerah Momala ini tanaman yang tumbuh hampir 100 persen, dan sudah siap untuk diserahkan”tandasnya. (Adv/Aan)
