GORONTALO – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili, berharap Komisi Informasi Publik (KIP) bisa berperan aktif melayani kebutuhan informasi bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai melakukan rapat kerja dengan Komisi I Deprov Gorontalo, Selasa (1/9), untuk menindaklanjuti pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) di Provinsi Gorontalo.
Wahyudin mengatakan proses pembentukan KIP sudah memasuki tahapan kelengkapan administrasi untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi anggota Komisi Informasi Publik di tingkat DPRD.
“Kami dari panitia seleksi sudah menyampaikan ada 15 nama untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di tingkat DPRD, kemudian akan ada 5 nama untuk mengisi komisioner dari KIP,” kata Wahyudin, Selasa (1/9/2020).
Untuk penjadwal dari uji kepatutan dan kelayakan bagi anggota komisioner KIP, Wahyudin menyampaikan ditargetkan akan dilaksanakan secepatnya, dan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 serta akan menyesuaikan dengan agenda-agenda rapat dari Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
Dia juga mengungkapkan jika Komisi Informasi Publik akan terbentuk dengan kondisi terbatasnya anggaran yang direfocusing untuk penanggulangan Covid-19, maka dari itu untuk anggaran operasional bagi Komisi Informasi Publik baru akan terealisasi di tahun 2021.
“Memang dikondisi seperti ini juga kita agak sedikit dilema, karena untuk anggaran operasional dari Komisi Informasi Publik baru akan terealisasi di tahun 2021,” jelas Wahyudin. (adv/aan)
