GORONTALO – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Teguh Prasetyo mengajak seluruh unsur masyarakat untuk saling bahu membahu untuk mengupayakan terciptanya Pilkada yang bermartabat pada tahun ini.
Ajakan ini dilontarkannya saat bertemu dengan awak media Gorontalo dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media), Jumat (25/9/2020) malam.
Menurut Teguh, sebuah pesta demokrasi yang menggunakan model one man one vote cenderung beraroma liberal dan capital.
“Maka timbullah hoax, ujaran kebencian, mahar politik yang mahal, dari situ lah saya kembangkan filsafat pemilu sehingga pemilu harus punya pijakan, landasan, boleh bertengkar tapi jangan lupa pijakannya supaya pemilu kita menjadi bermartabat,” terang Teguh.
Menurutnya, pemilu yang ada di Indonesia saat ini memiliki masalah mendasar lantaran tidak berpijak pada Pancasila.
Terlebih, tambah Teguh, saat ini tengah dalam masa pandemi Covid-19 yang memiliki implikasi negatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Semua butuh uang, rasionalisasi hilang. Ini yang akan dihadapi (dalam Pilkada, red.),” ucap pria kelahiran Pati, 6 Juli 1961 ini.
Dalam konteks ini, kata Teguh, upaya untuk menciptakan Pilkada Bermartabat sangatlah relevan. Sehingga ia pun mengajak awak media untuk betul-betul mengawasi Pilkada dan mensosialisasikan hal-hal yang tidak menyesatkan masyarakat sehingga kemurnian suara rakyat tetap terjaga.
Namun, ia mengakui bahwa hal ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Ngrubah mindset dan perilaku itu tidak gampang. Seperti misalnya kita itu perokok berat, untuk berhenti merokok pasti perlu usaha besar,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan (UPH) ini.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh puluhan wartawan Gorontalo ini, Teguh didampingi oleh Kabag Fasilitasi Persidangan & Teknis Tindak Lanjut Putusan DKPP, Osbin Samosir, dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat Provinsi Gorontalo, Roy Marthen Moonti.
Kepada wartawan, Osbin menghimbau agar para wartawan tidak ragu mengadukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu di Gorontalo kepada DKPP.
“Kalau dugaan pelanggaran itu dilakuka oleh peyelenggara adhoc, laporkan ke KPU atau Bawaslu Kabupaten/ Kota,” katanya.
Sementara itu, Roy memaparkan tentang eksistensi TPD yang merupakan kepanjangan tangan DKPP di daerah. “Sidang DKPP menurut saya merupakan ajang pembelajaran untuk menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas,” ujarnya.
Situasi dalam kegiatan Ngetren Media ini pun tampak interaktif lantaran wartawan yang hadir aktif bertanya tentang kode etik penyelenggara pemilu dan DKPP. (rls)
