Gorontalo – Setelah beredarnya foto-foto kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Firdaus Dewilmar menjemput Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama kader-kader Nasdem Gorontalo, netralitas dan independensi Kejati dipertanyakan. Kali ini LSM Jaringan Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat (Jamper) Provinsi Gorontalo yang menyoroti hal tersebut.
Dihadapan awak media, Koordinator LSM Jamper Frengki Max Kadir saat membacakan rilis resminya mengatakan, pihaknya dikejutkan dengan beredarnya foto foto di media sosial, yang menunjukkan kemesraan Kejati Gorontalo Firdaus Delwilmar dengan kader bahkan Caleg Partai Nasdem, saat menjemput Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Bandara Djalaludin Gorontalo, hari Minggu kemarin.
Kata Frangki, ada tiga pertanyaan yang harus dijawab kejati soal itu. Pertama, apa kepentingan seorang kepala kejaksaan tinggi sehingga begitu nekat hadir dalam penjemputan ketua umum partai Nasdem.
Kedua lanjut Frengki, kalau alasannya untuk menghormati pimpinan partai politik sebagai tokoh nasional, kenapa hanya kunjungan ketua umum partai Nasdem yang dihadiri, sementara selama ini ada beberapa kunjungan ketua umum partai lain, pihaknya tidak melihat sama sekali kehadiran Kejati Gorontalo.
Ketiga, apakah benar tidak melanggar etika profesi seorang Kejati ketika hadir dalam agenda partai politik.
Berangkat dari situ, Frengki pun untuk bisa memberikan klarifikasi terkait kehadirannya dalam kegiatan Nasdem tersebut, agar tidak ada keresahan di kalangan masyarakat terhadap kredibilitas Kejati Gorontalo.
Tak cuma itu, Frengki juga mendesak agar Firdaus Delwilmar SH, untuk mundur dari jabatan sebagai Kejati Gorontalo dalam waktu 7 x 24 jam, demi menjaga marwah penegakan hukum di lingkungan kejaksaan.
Jika itu tidak dipenuhi, maka LSM Jamper meminta Kejaksaan Agung untuk mengambil langkah dengan memberhentikan Kejati Gorontalo. Bahkan dalam rilis resminya, Frengki pun mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo untuk ikut ambil tindakan.
“Semoga ini beroleh respon positif dari seluruh pihak terkait. Terutama dukungan dari seluruh rakyat Provinsi Gorontalo dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang baik,” pungkasnya. (rls)
Sumber: Media Publisher Gorontalo
