GORONTALO – Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Tercatat pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Gorontalo mengalami kontraksi sebesar -0,02 persen, lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi lebih dalam sebesar negatif -2,07 persen.
“Pandemi ini juga telah mempengaruhi dua sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Gorontalo, yaitu sektor pertanian dan perikanan,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Jumat (21/5/2021).
Idris mengungkapkan, dampak pandemi COVID-19 berakibat pada menurunnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada tahun 2020 tercatat rata-rata sebesar 99,42. NTP tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 103,44. Demikian pula halnya untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang pada tahun 2019 rata-rata 101,42, turun menjadi 93,35 pada tahun 2020.
“Berdasarkan data tersebut, perlu adanya pengawasan dari APIP baik dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo maupun Inspektorat Daerah untuk memastikan capaian program dan indikator dari kedua sektor tersebut,” imbuhnya.
Idris menambahkan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan bagian dari manajemen yang mempunyai tugas melakukan pengawasan yang independen dalam rangka memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintah. Menurutnya, tugas APIP saat ini tidak lagi bersifat penjaga, tetapi sebagai katalis dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan.
“Peran APIP seyogianya pada level pencegahan. Oleh karena itu APIP harus memiliki kapabilitas, profesional, serta memiliki bekal yang cukup tidak hanya sekedar akuntasi keuangan saja, tetapi juga berbasis kinerja,” tutur Idris.
Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengangkat tema “Penguatan Peran APIP Dalam Program Unggulan Sektor Pertanian dan Perikanan Sebagai Pengungkit Perekonomian”. Hadir pada rakor itu Deputi Kepala BPKB Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanjuntak, Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Wahyudi, Bupati dan Wali Kota se Provinsi Gorontalo, serta Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota. (adv)
