Pojok6.id (Gorontalo) – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Gorontalo didorong untuk memperkuat peran dalam pemberdayaan perempuan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut mengemuka dalam pencanangan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 DWP tingkat Provinsi Gorontalo, di halaman Museum Purbakala, Kota Gorontalo, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membuka secara resmi pencanangan HUT DWP ke-27.
Dalam sambutannya, Sofian mengatakan DWP memiliki kekuatan besar sebagai organisasi perempuan, yang anggotanya tersebar di lingkungan pemerintahan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk menjalankan program yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Melalui program-program DWP, kita berharap dapat membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan anak, stunting, dan persoalan lainnya,” ujar Sofian.
Ia juga mengingatkan seluruh anggota DWP, untuk memperkuat kekompakan, kebersamaan, dan semangat kekeluargaan dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, soliditas menjadi modal penting agar DWP dapat bergerak lebih dinamis dan berkontribusi terhadap pembangunan.
Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Gorontalo Sulatri Sofian Ibrahim, mengajak seluruh anggota menjadikan momentum HUT ke-27 sebagai kesempatan memperluas peran sosial organisasi. DWP diharapkan tidak hanya aktif di lingkungan pemerintahan, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat.
“Dengan lahirnya DWP, kami minta semangat untuk mendukung ibu-ibu, dengan semangat untuk mendukung tugas suami sebagai ASN, dan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman DWP, telah tumbuh menjadi organisasi perempuan yang modern dalam berkarya,” ungkap Sulastri.
Sejumlah program yang disiapkan untuk mendukung prioritas pemerintah daerah di antaranya DWP Mengajar, penurunan stunting, serta pencegahan pernikahan dini. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan seluruh anggota dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) selaku penasehat DWP unit. (Adv)
