GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menerima Laporan Pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, Senin (13/1/2020). Laporan pengawasan tahun 2019 itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Supriyadi.
Dijelaskan Supriyadi, ada empat aspek penting yang menjadi fokus BPKP yakni menyangkut pelaksanaan proyek strategis nasional, peningkatan fiskal di daerah, pengamanan aset negara dan tata kelola pemerintahan.
Misalnya di bidang proyek strategis nasional, pihaknya menyoroti pembangunan PLTU Anggrek yang dinilainya sudah cukup baik. Proyek itu hingga akhir tahun 2019 pekerjaan fisiknya sudah mencapai 96 persen.
“Kita juga melihat pembangunan waduk di Bulango Ulu. Kita berharap proses pembebasan lahannya kita ikut dilibatkan untuk pegawasannya,” jelas Supriyadi.
Dari sisi peningkatan fiskal, pihaknya menyebut pendapatan daerah semua kabupaten, kota dan provinsi masih sangat minim. Keuangan Gorontalo masih lebih besar diintervensi dari alokasi dana dari pemerintah pusat.
“Evaluasi berikutnya menyangkut pengamanan aset. Ada BUMD yang sudah lama berhenti beroperasi. Kami sampaikan ke Pak Gubernur, jika ingin dihidupkan kembali harus ada rencana strategis yang bagus dan kepengurusan yang profesional sehingga kita mengeluarkan uang itu kepake (tidak rugi),” imbuhnya.
Terkait dengan tata kelola pemerintahan, Supriyadi melihat sejauh ini sudah berjalan baik. kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemprov Gorontalo sudah sangat baik dengan meraih penghargaan APIP level 3. Dari enam kabupaten/kota tinggal satu kabupaten yang belum berstatus level 3. (adv)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
