JAKARTA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bapenas) Suharso Monoarfa di ruang kerjanya, Rabu (4/12/2019). Pertemuan bersama sejumlah pimpinan OPD itu untuk melaporkan progres rencana pembangunan Rumah Sakit dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Kami juga berharap ada dukungan penganggaran dari pemerintah pusat khususnya melalui Bappenas. Kita berharap sebagian dari infrastrukturnya termasuk fasilitas alat kesehatan bisa dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),” tutur Rusli usai pertemuan.
Rusli menyebut dukungan penganggaran pusat akan sangat membantu menekan biaya pengembangan rumah sakit yang ditaksir mencapai angka Rp800 miliar lebih. Jika sebagian infrastruktur dan fasiltias medis bisa dibiayai oleh APBN maka akan berdampak pada biaya ketersediaan layanan atau avaibility payment yang akan dibayarkan daerah ke pihak swasta.
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menilai kerjasama dengan swasta itu sangat baik mengingat keterbatasan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Terlebih pembangunan infrastruktur tersebut menyangkut dengan layanan dasar yakni rumah sakit.
“KPBU RS Ainun membanggakan dan menjadi contoh untuk daerah daerah lain dalam rangka menyediakan layanan publik dasar. Ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Provinsi Gorontalo dengan mekanisme KPBU,” ucapnya.
Harus berharap agar rencana KPBU bisa segera selesai melalui proses lelang untuk menentukan Badan Usaha Pelaksana atau BUP. Ia menargetkan tahun proyek tersebut sudah bisa dimulai tanggal 12 Mei 2020 nanti.
“Saya kira progresnya cepat sekali. Saya sudah minta teman-teman di sini menjadi perhatian di Bappenas. Oleh karena itu saya berharap ground breaking bisa dilaksananakan tanggal 12 Mei 2020. Nanti saya hadir di sana,” pungkas Harso yang juga berdarah Gorontalo itu. (Adv)
Sumber : Humas Pemprov Gorontalo
