JAKARTA – Indonesia mengalami serangan siber pada tahun 2017 sebanyak 205 juta kali, tahun 2018 serangan ini terus meningkat hingga mencapai 232 juta kali. Peningkatan serangan siber ini diperkirakan akan terus meningkatkan dari tahun ke tahun.
Serangan terhadap domain pemerintah yakni dot go dot id (*.go.id) menjadi domain terbanyak diserang. Hal ini sangat merugikan karena berdampak pada menurunnya reputasi pemerintah pusat maupun daerah, serta mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
Mengantisipasi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah memiliki berbagai program agar stakeholder siap melaksanakan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber sektor pemerintah, di mana Pemerintah Provinsi Gorontalo terpilih dari 3 daerah di Kawasan Timur Indonesia penerima Program Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Siber.
Hal ini disampaikan pada acara Cyber Security Drill Test II Sektor Pemerintah tahun 2019 di Hotel Aston Priority Simatupang Jakarta yang dilaksanakan dari Selasa-Kamis (5-7/11/2019).
Dalam sambutannya Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah, Inu Baskara menyampaikan kegiatan Cyber Security Drill Test II ini mengambil tema kesiapan pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) organisasi di Sektor Pemerintah.
“Tema ini kami ambil sebagai terobosan dalam menjawab tantangan permasalahan keamanan siber yang terjadi di instansi Pemerintah Indonesia,” kata Inu Baskara.
Dalam acara tersebut Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kepala Bidang Penyelenggara E-Government, Fried Dewi Ahmad, dan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, Firto Nento.
“Provinsi Gorontalo terpilih penerima program BSSN tahun 2020 melalui proses penilaian tingkat kesiapan penanganan insiden keamanan siber yang dilaksanakan oleh BSSN,” kata Fried Dewi Ahmad.
Penilaian kesiapan tersebut dilakukan dengan menyusun kebijakan dan prosedur, menyiapkan teknologi dan data yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, menanggulangi, dan memulihkan insiden yang berpotensi merusak aset yang mimiliki oleh Provinsi Gorontalo, dalam menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh GorontaloProv-CSIRT yang dibentuk melalui SK Gubernur nomor 338 tahun 2019.
Pada kesempatan itu pula Inu Baskara menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap proyek perubahan Optimalisasi Penerepan SPBE melalui Strategi Manajemen Tata Kelola Aplikasi Pemerintahan yang digagas oleh Kepala Bidang Penyelenggaran E-Government yang telah membawa Provinsi Gorontalo terpilih penerima program prioritas nasional BSSN tahun 2020.
Program tersebut meliputi kegiatan pelatihan dan sertifikasi internasional EC-Council Certified Ethical Hacker dan Threat Hunting, pelatihan dan sertifikasi EC-Council Certified Incident Handler and Linux Networking and Security serta workshop pengelolaan CSIRT Provinsi Gorontalo. (Adv)
Sumber : Humas Pemprov Gorontalo
