TRENGGALEK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi, yang digelar pada Senin (13/7/2020).
Wakil Ketua DPRD, Doding Rahmadi, didampingi Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, memimpin rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Trenggalek, yang turut dihadiri Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah.
Fraksi PKB dalam pandangan umumnya yang disampaikan Syah Natanegara, atas LKPJ Bupati yang dipaparkan oleh Bupati Nur Arifin dalam paripurna beberapa hari lalu, diterima dan mohon disempurnakan.
“Fraksi PKB meminta agar ada peningkatan pengawasan kualitas pada beberapa pembangunan insfrastruktur, serta berharap adanya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Syah, saat membacakan pandangan umum.
Selanjutnya Fraksi PDIP, dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Bambang Sutopo mengatakan, pada prinsipnya Fraksi PDIP sangat mengapresiasi atas kinerja pemerintah Kabupaten atas hasil audit dari BPKP dengan hasil WTP.
“Perhatian fraksi PDIP karena masa Pandemi belum berakhir, berharap kepada bupati agar memberikan strategi yang jitu untuk mengatasi melemahnya ekonomi ditengah masyarakat, serta adanya peningkatan pelayanan kesehatan,” terang Sutopo.
Sementara itu Fraksi Pembangunan Amanat Rakyat Indonesia (PARI), melalui Imam Basuki menyampaikan, apresiasi atas LKPJ TA 2019 yang telah disampaikan Bupati dan menerima hasil WTP dengan saran, ada strategi untuk peningkatan pendapatan daerah dan jangan sampai ada sisa anggaran atau Silpa.
Pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Gunariyanto, menyampaikan apresiasi atas capaian WTP. Dan dalam menanggapi penyampaian LKPJ Bupati di sidang paripurna lalu, memberikan saran seharusnya hasil pendapatan berbanding lurus dibarengi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Adanya serapan APBD yang kurang optimal dengan ditunjukkan adanya Silpa maka mohon ada tanggapan. Ada optimalisasi potensi aset milik BUMD yang saat ini kurang diberdayakan, mohon kedepan ada tanggapan dari pemerintah,” jelas Gunarto. (Sae)
