Gorontalo – Gubernur Rusli dan jajarannya sangat yakin jika pasar murah menjadi salah satu solusi menekan angka kemiskinan di daerah. Problem kemiskinan memang begitu kompleks, tapi pemenuhan akses pangan yang murah bagi warga menjadi sangat fundamental.
Komitmen Rusli-Idris sangat kuat soal APBD: alokasi anggaran diberikan sebesar-besarnya untuk dirasakan langsung oleh rakyat. Selain subsidi pangan, berbagai kebijakan populis sudah dihasilkan di antaranya penyediaan benih bidang pertanian secara gratis, jaminan kesehatan semesta (Jamkesta), program prodira untuk subsidi siswa SMA/SMK.
Ada juga intervensi bantuan sektor perikanan. Contohnya, bantuan motor ber cool box bagi penjual ikan keliling, bantuan perahu nelayan bermesin 15 PK, batuan benih, hingga program fish goes to school.
“APBD kita hanya Rp1,9 triliun tahun ini. Kita bukan daerah kaya. Tidak ada pilihan selain menggunakan (APBD) sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Agar apa? Supaya ekonomi kita bergerak. Ekonomi kita yang sebagian besar digerakkan oleh keuangan pemerintah,” lanjut Gubernur Gorontalo dua periode itu.
Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo Maret 2018 turun 17,14 persen menjadi 16,81 persen. Turun 0,33 persen dibandingkan kemiskinan pada September 2017 lalu.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPPEDA) Budiyanto Sidiki menilai turunnya angka kemiskinan itu dipengaruhi oleh dua faktor, pertama konsistensi pemerintah menjaga inflasi. Kedua, adanya sinkornisasi program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota utamanya dalam hal intervensi program rakyat miskin berdasarkan Basis Data Terapdu (BDT) Kemensos RI.
“Inflasi ditekan salah satunya dengan pasar murah. Artinya harga harga kebutuhan pokok di pasaran tetap stabil. Efek psikologisnya pedagang tidak bisa menaikkan harga karena pemerintah terus mengintervensi dengan pasar murah,” jelasnya.
Pelaksanaan pasar murah juga punya andil dalam hal menampung hasil pangan petani. Kadis Diskumperindag M. Nadjamuddin menjamin produk bahan pokok yang dijual berasal dari petani Gorontalo. Sisanya seperti minyak goreng dan gula disuplai dari swasta.
“Kita selalu bekerjasama dengan Dinas Pertanian mana petani yang komoditinya bisa mensuplai ke kita. Beras ini contohnya, memang dia packingan (dibungkus per 5 kg) tapi ini beras asli Gorontalo. Rempah-rempah kita malah kehabisan stok, perlu didatangkan dari Sulteng,” jelas Nadjamuddin.
Pasar murah dengan harga serba 5 Ribu mulai diminati warga. Tak kurang dari 1.000 orang hadir disetiap titik setiap kali digelar. Gubernur Rusli sempat marah besar karena menilai panitia tidak siap.
Warga yang berdesak-desakan kala itu hanya dilayani dengan menggunakan mobil truk. Akibatnya terjadi penumpukan pembeli. Hal itu sudah diantisipasi dengan menyediakan lapak di setiap lokasi acara.
Belakangan “jurus merakyat” ala Gubernur Gorontalo ini mulai disorot. Sebagian menilai program ini ada kaitannya dengan Pemilu 2019. Terlebih status Rusli Habibie sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Gorontalo.
Mantan Bupati Gorontalo Utara itu tetap bergeming pada pendiriannya. Ia menilai tudingan itu salah alamat, sebab faktanya program ini bukan timbul saat pemilu. Terlebih jika melihat antusiasme warga dan dampak yang mereka rasakan hingga saat ini. (adv)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
