GORONTALO – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan penyusunan laporan barang persediaan dan aset Barang Milik Negara (BMN) semester satu tahun 2019. Pertemuan yang berlangsung Rabu-Jumat (26-28/6/2019) bertempat di Hotel Sumber Ria Kota Gorontalo.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Sularno Suhono, Kepala Sub-Dit Pemulihan dan Reintegrasi Sosial kementerian Sosial Jony Pasomba sebagai narasumber, Kepala Seksi Bencana Alam Yusran Wartabone, dan 20 orang peserta terdiri dari operator dan pengelola logistik Kabupaten/kota .
Sularno Suhono mengatakan topik yang dibahas adalah penyusunan laporan penggunaan logistik bantuan sosial korban bencana alam, penataaan dan pengelolaan logistik, penyelenggaraan bantuan logistik, pencatatan barang bantuan berupa barang persediaan yang masuk maupun keluar atau disalurkan.
“Pencegahan dan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat wajib dilakukan, salah satu yang penting tetapi sering diabaikan adalah perihal sistem pengelolaan dan pelaporan logistik bencana. Sehingga segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, pangan, sandang, papan dan turunanya,” kata Sularno Suhono.
Sularno Suhono juga memaparkan pembangunan sistem informasi pengelolaan logistik berupa pencatatan dan pelaporan persediaan yang tepat.
Pematari, Jony Pasomba menjelaskan mengacu kepada Standar Pelayanan Operasional (SOP) maka bahan Logistik yang diperlukan bisa sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan tepat sasaran serta terhindar dari kemungkinan masalah hukum.
Oleh karena itu, Perencanaan, pengelolaan dan penggunaan logistik harus benar-benar tercatat dengan sebaik mungkin,khususnya dalam hal keluar masuk barang atau pergesaran mutasi barang harus disertai dengan berita acara.
Petugas pengelola logistik dapat membuat perencanaan, penyusunan kebutuhan dan pengelolaan logistik secara realistis, disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah, terutama pada saat terjadi musibah atau bencana.
“Petugas pengelola logistik harus membuat perencanaan, jangan sampai usulan kebutuhan logistik tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Jony Pasomba.
Maka dari itu penyaluran bantuan untuk korban bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran jangan sampai penyaluran terlambat karena kesalahan administrasi. (Adv)
Sumber : Humas Pemprov Gorontalo
