Wagub Gorontalo : Program Harus Mencermati Data Perencanaan dan Identifikasi Data Kemiskinan

Kemiskinan
Idris Rahim, Wakil Gubernur Gorontalo. Saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) secara penyerapan anggaran APBD dan APBN Triwulan III Tahun 2020, tingkat Provinsi Gorontalo. Via Video Conference, Jumat (15/10). (Foto : aan)

GORONTALO – Pada Rapat koordinasi dan Evaluasi () penyerapan APBD dan Triwulan III tahun 2020 tingkat Provinsi Gorontalo, Jumat ( 16/10/2020). , menyampaikan program pelaksanaan kegiatan harus mencermati data perencanaan dan hasil identifikasi data kemiskinan.

“Ini diharapkan bisa dilakukan oleh bapak Bupati dan Wali Kota juga masing-masing OPD, agar program pelaksanaan kegiatan bisa berdampak signifikan bagi kelanjutan pembangunan di Provinsi Gorontalo”Harap Idris.

Selain itu setiap pengambilan kebijakan pada masa pandemi covid-19, Idris juga mengharapkan dilakukan dengan respon kebijakan yang tepat. Agar dampak pandemi tidak semakin menjerumuskan perekonomian ke jurang .

Read More

“Pandemi Covid-19 ini merupakan sebuah ujian yang besar dan harus dilalui dengan respon yang tepat untuk setiap pengambilan kebijakan. Sehingga perekonomian tidak semakin terjerumus kejurang resesi”Jelas Idris.

Idris pun mengungkapkan kebijakan Pembatas Sosial Berskala Besar () yang dilakukan oleh Pemerintah, untuk menekan penyebaran Pandemi Covid-19. Telah menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi di Gorontalo yang anjlok pada Triwulan II tahun 2020, sebesar  Negatif 0,27 persen namun tersebut masih diatas rata-rata nasional yakni negatif 5, 32 persen.

“Kontraksi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo yang anjlok akibat kebijakan PSBB sebesar negatif 0,27 persen. Namun demikian  hal itu masih diatas rata-rata nasional yakni negatif 5,32 persen dan untuk regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dan nilainya  negatif 2,36 persen”Urai Idris.(aan)

Related posts