BONE BOLANGO – Bantuan Langsung Tunai yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk membantu warga, ditengah pandemi Covid-19 dinilai bermasalah. Hal ini setelah pemerintah desa Dutohe mendapatkan data penerima BLT dari pemerintah pusat, ada warganya yang berstatus ASN masih tercover sebagai penerima BLT.
Saat dikonfirmasi, Djarwan Hadju Sekretaris Desa Dutohe menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan data penerima BLT dari pemerintah pusat sebanyak 159 orang, yang setelah diverifikasi ada 17 orang yang diganti namanya karena dinilai tidak layak menerima BLT tersebut.
Namun selang sehari setelah mengganti nama-nama tersebut, bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat sudah tersalurkan ke 17 orang penerima yang datanya bermasalah.
“Dari 17 orang itu, masing-masing menerima dana BLT yang disalurkan melalui Bank. 11 diantaranya disalurkan melalui Bank BRI dan 6 lainnya melalui Bank BNI,” ungkap Djarwan.
Harapan Djarwan kepada pemerintah yang diatasnya, agar setiap penyaluran bantuan dimasa pandemi Covid-19 ini bisa menggunakan data-data yang terbaru yang telah dimasukkan.
“Kami harap kepada pemerintah diatas bahwa untuk setiap penyaluran bantuan agar kiranya menggunakan data terbaru. Karena kami yakin kalau masyarakat kami setiap tahun ada yang mengalami peningkatan ekonomi, sehingga tidak perlu diberikan bantuan lagi,” Pungkas Djarwan. (KT10)
