Para aktivis dari Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) melakukan aksi unjuk rasa dikantor bupati Boalemo, menuntut pertanggung jawaban pemerintah daerah atas kerusakan mangrove yang terjadi di pantai ratu tilamuta.
Category: Provinsi Gorontalo
KPK Lakukan Pendampingan KAD Anti Korupsi Provinsi Gorontalo
Rakor yang berlangsung di ruang Huyula kantor gubernur, Kamis (20/6/2019) ini dilaksanakan dalam rangka pendampingan Komite Advokasi Daerah (KAD) anti korupsi, sekaligus sebagai tindak lanjut pembentukan KAD anti korupsi Provinsi Gorontalo pada bulan November 2018 lalu.
Ketua Deprov Belajar Pengelolaan Wisata Ke Gembira Loka
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf melaksanakan kunjungan kerja peninjauan obyek wisata kebun bintang Gembira Loka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Minta Asrama Mahasiswa Di Yogya Segera Diperbaiki
Kondisi Asrama Mahasiswa Gorontalo di jalan Wonocatur Desa Banguntapan Kabupaten Bantul Jogyakarta yang sering kebanjiran dan memprihatinkan ditinjau oleh Paris RA Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (19/6/2019).
Pemprov Gorontalo Optimalkan Penagihan Tunggakan Pajak
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo yang bersumber dari penerimaan pajak pada tahun 2018 realisasinya mencapai Rp350 miliar atau 105,60 persen dari target Rp331 miliar. Penerimaan itu terdiri dari lima jenis objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
KPK Gelar FGD Optimalisasi Penerimaan Daerah di Gorontalo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Gorontalo menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyelamatan aset dan keuangan negara dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah. FGD yang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Rabu (19/6/2019).
BNNP Gorontalo : Baru 5 Persen Pencandu Narkotika di Gorontalo Menjalani Rehabilitasi
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo menyatakan baru sekitar 5 persen penyalaguna dan pencandu narkoba di Gorontalo yang bisa direhabilitasi.
Wagub Gorontalo : Narkoba Musuh Bersama
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyatakan bahwa narkoba merupakan common endemy atau musuh bersama. Untuk itu diperlukan komitmen dari seluruh pihak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
DPD RI Jaring Informasi Revisi UU Narkotika di Gorontalo
Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menggelar rapat kerja dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam rangka menjaring informasi dan inventarisasi materi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Rapat kerja berlangsung di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (18/6/2019).
Sekda Gorut : Penyerapan Anggaran 10 SKPD Masih Dibawah 20 Persen
Penyerapan anggaran di sepuluh SKPD Pemkab Gorontalo Utara masih sangat rendah. Menurut Sekda Gorontalo Utara, Ridwan Yasin, penyerapan anggaran itu bahkan masih dibawah 20 persen.
