“Tujuan pembentukan KAD ini, agar pengusaha di Gorontalo bisa bekerja tanpa tekanan dari para penyelenggara negara ataupun dari organisasi perangkat daerah. Maju dan tidaknya Gorontalo terletak di tangan pengusaha,” kata Basaria.
Category: Provinsi Gorontalo
Gubernur Tawarkan ASN Korban Gempa Palu Pindah Ke Gorontalo
Begitu juga dengan anak-anak korban gempa, lanjut Rusli, yang saat ini duduk di bangku SD,SMP dan SMA sederajat, serta mahasiswa, juga ditawarkan untuk pindah ke Gorontalo.
Bantuan Untuk Korban Bencana Sulteng Kembali Diberikan Pemprov Gorontalo
“Yang kami bahas saat ini adalah bagaimana nasib mereka selanjutnya, apakah mereka akan tinggal dan menetap di Gorontalo atau masih ingin kembali lagi ke Sulawesi Tengah, tempat tinggal mereka,” kata Rusli.
Kota Gorontalo Mulai Macet Buat Resah Gubernur
“Kemacetan lalu lintas di Kota Gorontalo ini diperparah dengan kehadiran rumah makan dan warkop yang tidak memiliki lahan parkir, sehingga para konsumen memarkir kendaraan di bahu jalan,” kata Gubernur.
Jalur Kabila – Tulabolo Kini Terang Benderang
Saat diwawancara, Rusli mengatakan, lampu penerang ini juga sudah dipasang di sejumlah wilayah Provinsi Gorontalo lainnya.
Terkait Pembakaran Bendera Tauhid, Ini Pernyataan Sikap Ormas Islam Gorontalo
Menyikapi polemik pembakaran bendera tauhid yang terjadi di Garut, Jawa Barat baru baru ini, sejumlah organisasi Islam di Provinsi Gorontalo mengeluarkan sikapnya.
Gubernur Serahkan Bantuan Dan Panen Raya Padi Di Bone Bolango
Gubernur dua periode ini menegaskan, tahun depan bibit padi akan digratiskan kepada seluruh petani di Provinsi Gorontalo. Untuk lahan sawah di Suwawa, penangkarnya tidak boleh dari luar.
Inilah Daftar Ranperda Yang Masuk Dalam Propem Perda Tahun 2019
Terdiri dari 7 Ranperda usulan DPRD, 8 Ranperda usulan eksekutif, 3 Ranperda kumulatif terbuka serta 2 Ranperda tindaklanjut Kemendagri.
Membuat Perda, Ini Permintaan Gubernur Ke Pihak Eksekutif dan DPRD
Rusli juga menambahkan, semua pihak dalam hal ini eksekutif dan DPRD, dalam menghasilkan Perda yang berkualitas perlu memperhatikan urgensi dari produk hukum daerah tersebut.
Disisa Waktu Tahun Anggaran, Wagub Minta OPD Pacu Pelaksanaan Program
“Jangan sampai terjadi penumpukan pelaksanaan program kerja di akhir tahun. Seluruh OPD harus serius dan memberikan respon cepat terhadap masalah yang terjadi dilapangan,” kata Wagub.