Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki menanggapi dingin kritik yang disampaikan oleh para aktivis LSM dan politisi di sejumlah media. Mereka mempersoalkan rencana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) yang dinilai menyalahi aturan. Selain itu mekanisme pembiayaan selama 20 tahun dinilai akan membebani APBD.
Mereka berkomunikasi di dunia maya sama seperti mereka berkomunikasi di dunia nyata, termasuk informasi yang didapatkan semakin terbuka baik konten positif maupun negatif.
“Tim akreditasi perpustakaan selama melaksanakan akreditasi dibantu oleh staf dinas untuk kelancarannya akreditasi,” kata Yosep P Koton, Kepala Dinas Kearsipan Dan perpustakaan Daerah, Selasa (25/6/2019).
“Sejak Senin (17/6/2019) kami sudah menyiapkan lomba desa dan kelurahan,” kata Slamet Bakri, Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil), Selasa (25/6/2019).
Penilaian lomba desa dan kelurahan ini dilaksanakan pada Kamis (20/6/2019) dengan tim penilai mengawali dari Kabupaten Gorontalo Utara yang diwakili Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula.
Upaya ini dilakukan untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan seperti pengangguran dan ketidakberpihakan kualitas angkatan kerja yang di dominasi oleh lulusan SMP ke bawah.
Pada program pemagangan angkatan kerja tahun ini diikuti 350 orang peserta magang yang ditempatkan pada 24 perusahaan. Ratusan peserta ini dibiayai dana yang bersumber dar9i APBD dan APBN.
Obyek dan potensi wisata harus dikedepankan untuk menggerakkan ekonomi warga yang dapat meningkatkan ekonomi desa dan mengurangi pengangguran.
Pemerintah Boalemo berharap pengembangan wisata Pantai Ratu dapat dilanjutkan kembali. Hal itu menyusul keputusan pemerintah provinsi yang menghentikan sementara pengembangan wisata Pantai Ratu di kawasan hutan lindung Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo memastikan bahwa pembangunan di kawasan Pantai Ratu juga masuk di wilayah perairan laut. Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Sutrisno menegaskan sebagian wilayah pembangunan kawasan Pantai Ratu sudah masuk di kawasan perairan laut,seperti kegiatan penimbunan di kawasan pesisir.
