Pojok6.id (Gorontalo) - Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, mengikuti […]
Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo kembali mengalami penurunan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, pada bulan Maret 2019, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo sebesar 15,52 persen atau turun 0,31 persen dari bulan September 2018 yang sebesar 15,83 persen. Berdasarkan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin Gorontalo berkurang sebanyak 2,27 ribu orang dari 188,30 orang pada bulan September 2018 menjadi 186,03 orang pada Maret 2019.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo menunjukkan perekonomian Gorontalo pada Triwulan I tahun 2019 tumbuh sebesar 6,72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019, fokus pada delapan program prioritas Pemprov Gorontalo. Hal itu dijelaskan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada pengantar rancangan KUA-PPAS perubahan APBD pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (15/7/2019).
Tiga kabupaten tersebut yakni Kabupaten Goronto sebanyak 700 Kelompok Penerima Manfaat (KPM), Gorontalo Utara 500 KPM dan Pohuwato 1.600 KPM.
Pada pertemuan ini, Komisi II berhasil meyakinkan PLN untuk membantu masyarakat Gorontalo melalui CSR berupa program penyambungan listrik baru bagi masyarakat miskin.
“Insyaallah bulan depan akan ground breaking oleh Pak Menteri. Pemenangnya sudah ada dari BUMN, anggarannya sekitar 2,2 triliun,” jelas Gubernur Rusli.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terus menancapkan kiprahnya di tingkat nasional. Selain dikenal oleh pejabat dan politisi nasional, kehadiran Gubernur Rusli memberi warna baru di daerah yang ia kunjungi.
Sekretaris Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat (Yaphara) Nixon Ahmad menyatakan dukungannya terkait dengan proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD dr.hj Hasri Ainun Habibie (RS Ainun).
“Sebelum ke sini saya ketemu pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Beliau siap membantu pengembangan pariwisata dengan mendatangkan investor ke Gorontalo. Hari ini kami ke Sari Ater untuk studi banding dan menawarkan investasi,” jelas Rusli.
No More Posts Available.
No more pages to load.
