Pojok6.id (Gorontalo) - Rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Provinsi Gorontalo dilanjutkan dengan ziarah […]
“Untuk sementara waktu tidak mengizinkan masyarakat melaksanakan kegiatan termasuk hajatan, pesta, resepsi keluarga dan lain-lain. Pertemuan sosial, budaya dan keagamaan dalam bentuk seminar, lokakarya dan kegiatan lain yang sejenis. Kegiatan konser musik, festival dan pameran,” bunyi poin pertama instruksi gubernur tersebut.
“Penangkapan tersangka bukan hanya sopir-sopir yang membawa miras ini ke Gorontalo, harus juga ditelusuri siapa pemiliknya dan pabrik pembuatannya,” kata Rusli Habibie, saat diwawancarai setelah kegiatan pemusnahan barang bukti Miras hasil sitaan oleh Polda Gorontalo, Kamis (1/10/2020).
”Saya rasa luar biasa, hari ini dinas pangan mengadakan acara khusus untuk bisa memperkenalkan kepada masyarakat bahwa pangan lokal atau non beras ini bisa diolah sedemikian rupa, tentunya ini merupakan pengganti nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang tidak didapat dari makanan lain,” kata Darda.
Rusli menjelaskan, kebijakan PSBB ini diharapkan bisa segera dilaksanakan Minggu depan. Belum dirinci apa saja detail pelaksanaan PSBB seperti membatasi aktivitas perdagangan, perkantoran dan transportasi dari dan menuju Kota Gorontalo.
”Tujuannya ingin mengetahui apakah karyawan ataupun pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo ini dalam keadaan terpapar atau tidak. Intinya untuk memutus rantai penyebaran karena memang klaster perkantoran akhir akhir ini sudah cukup banyak yang terpapar,” ungkap Misranda, yang diwawancarai seusai pelaksanaan swab test di kantor gubernur, Rabu (30/9/2020).
“Proses pengadaan lahan Secaba dilakukan sesuai prosedur aturan perundang-undangan. Hingga saat ini prosesnya masih berjalan karena kita tidak menginginkan ada aturan yang dilangkahi,” kata Idris Rahim Wagub Gorontalo dalam arahannya pada rakor tersebut.
Darda menguraikan, selama ini Pemprov Gorontalo sangat konsisten dengan permendagri dalam penyusunan rancangan APBD, dan menjadi tercepat dalam penyampaian APBD dalam 2 tahun terakhir. Diharapkan adanya perubahan ini tidak menjadi kendala dalam pengimputan yang membuat penetapan APBD bisa terhambat.
“Dari 48 itu orang yang sudah di Swab, ada 8 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, dan sudah dikarantina di Rumah Sakit Ainun Habibie,” terang Hifny, Selasa (29/9/2020).
“Pemberlakukan isolasi mandiri sesuai SOP bagi pasien OTG, yang melakukan isolasi mandiri di rumah itu tidak efektif, karena pengawasannya tidak ada. Maka kami telah tetapkan akan dikarantina oleh Pemerintah,” kata Rusli Habibie Gubernur Gorontalo, Senin (28/9/2020).
“Satukan seluruh sistem yang ada, pola pikir SDM pun juga harus disamakan sehingga data itu sama, satu kata satu bahasa. Selanjutnya anggaran. Anggaran itu harus diperjelas berapa di sana, berapa di sini, yang mana didahulukan dan sebagainya sehingga di dalam kelembagaan Pokja PKP ini harus satu kata satu bahasa dan satu sistem di dalam satu keputusan,” harap Darda.
No More Posts Available.
No more pages to load.
