Selain itu Idris juga menjelaskan, era pandemi Covid-19 yang berpengaruh langsung pada sendi-sendi kehidupan, oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi sampai pada Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan realokasi maupun refocusing anggaran untuk menanggulanginya.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk mewujudkan netralitas ASN, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada Desember nanti.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Misranda Nalole, yang dihubungi terpisah menjelaskan bahwa seperti yang telah dilakukan di OPD lainnya, ini dilaksanakan untuk memutus rantai penularan covid-19 di Provinsi Gorontalo yang akhir-akhir ini terjadi klaster perkantoran.
“17 persen ini setara dengan 44,9 juta orang, itu angka yang sangat sangat tinggi sekali. Untuk Gorontalo angkanya relatif kecil 16,56 persen dibandingkan Maluku 29,18 persen dan Sulawesi Utara 27,66 persen,” ungkap Jenderal bintang tiga itu.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo memuji penanganan covid-19 di Provinsi Gorontalo, sudah cukup bagus dengan tingginya tingkat kesembuhan pasien positif.
Ditanya terkait dengan peran anggota Komisi DPR RI Idah Syahidah dalam memperjuangkan bantuan dari BNPB, Doni menyebut istri Gubernur Gorontalo selalu aktif berkoordinasi. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bidang kerja Idah Syahidah yang duduk di Komisi VIII.
Ketua Satgas Nasional Covid-19 itu tiba di Bandara Djalaluddin sekitar pukul 19.50 Wita dengan pesawat milik TNI AU. Rombongan mendarat di bandara lama dan disambut oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, anggota Komisi VIII DPR RI Idah Syahidah serta sejumlah pimpinan OPD.
“Administrasi yang telah memenuhi persyaratan ini akan segera kita ajukan ke panitia pusat, dalam hal ini Kemendagri, DPD RI, DPR RI. Untuk mendapatkan persetujuan Presiden dan setelahnya akan dilakukan sidang paripurna penetapan Undang-undang Daerah Otonomi Baru,” jelas Weni.
Idris berharap, permasalahan lahan HGU tersebut bisa segera diselesaikan. Oleh karena pihaknya terus mendorong percepatan penyelesaian proses administrasinya, baik oleh Pemkab Gorontalo maupun Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo.
“Kami bertemu pak Wagub untuk memohon dukungan Pemprov Gorontalo dalam pelaksanaan gerakan melawan ODOL yang pada bulan ini akan mulai disosialisasikan,” kata Hasan, Selasa (6/10/2020).
