Pojok6.id (Gorontalo) - Rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Provinsi Gorontalo dilanjutkan dengan ziarah […]
Asisten Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Imanuddin mengapresiasi aspek reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo. Menurutnya, Provinsi Gorontalo sebagai daerah kecil dengan APBD yang relative minim, namun bisa meningkatkan aspek layanan publik jika dibandingkan dengan provinsi lain.
Pada rapat rekonsiliasi data iuran wajib Peserta Penerima Upah Pemerintah Daerah, Caturulan II Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, Kamis (22/10/2020). Sekda Provinsi Gorontalo,Darda Daraba berharap seluruh stakeholder dapat bersinergi mengawal program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) menyerahkan bantuan ventilator atau alat bantu pernapasan ke pemerintah Provinsi Gorontalo. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Senior Manager External Affairs PT. PETS, Bambang Wijonarko ke Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim di ruang kerja Wagub kompleks Gubernuran Gorontalo, Kamis (22/10/2020).
Pemerintah Provinsi Gorontalo bakal memberikan bantuan tunai bagi UMKM. Bantuan diberikan karena melambatnya perekonomian akibat dampak pandemic covid-19. Bantuan itupun diharapkan mampu memulihkan kembali UMKM.
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dikeluarkan oleh Gubernur Gorontalo. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang Pemerintah Provinsi Gorontalo membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BNNKB II) denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNNKB) dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Ada empat hal yang ditekankan Sekda Darda pada kesempatan itu untuk pengembangan RS Ainun, diantaranya meningkatkan kelembagaan, sebab RS Ainun sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Semua aparatur diminta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, selaku Ketua TPID Provinsi Gorontalo direncanakan akan mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 secara langsung di Jakarta, Kamis besok (22/10/2020).
“Perpresnya sudah dibicarakan dengan beberapa menteri, dan pak menteri PUPR sudah menyurat resmi ke Bappenas. Ada poin-poin yang diusulkan di situ. Diharapkan Perpres Penanggulangan banjir di Gorontalo ini dipercepat akhir Oktober atau awal November,” ucap Gubernur Rusli usai pertemuan.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo mengatakan, Pemerintah Provinsi Gorontalo menjalankan tiga kebijakan dalam penanggulangan bencana.
“Alokasi dana desa untuk tahun 2020 itu sebesar 636 milyar yang dibagi di 657 Desa di 5 Kabupaten yang ada”Kata Debby Habibie selaku Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMD Provinsi Gorontalo, Selasa (20/10/2020).
No More Posts Available.
No more pages to load.
