Mengecam tindakan represifitas kepada jurnalis saat peliputan aksi demo penolakan Omnibus Law pada Senin (12/10), jurnalis se-Gorontalo memberikan kado Undang-Undang Pers dan MoU antara Dewan Pers dan Polri kepada Polda Gorontalo, Kamis (15/10/2020).
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, mengungkapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terkait cara dirinya menyikapi demo menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.
Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga dalam sambutannya menyampaikan, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan memberikan dukungan terkait fungsi dan tugas jajaran TNI di Pohuwato. Hal itu untuk mewujudkan Pohuwato yang lebih maju dimasa yang akan datang sesuai dengan perspektif tugas fungsi dan tanggung jawab TNI.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pohuwato Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Firman Ikhwan mengatakan, menjelang waktu pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah Pohuwato, masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih yang dikeluarkan oleh KPU diupayakan sudah memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
Penjabat Sementara (PJS) Bupati Gorontalo Mitran Tuna, melakukan kunjungan kerja di Kantor Camat Limboto Barat dalam rangka sosialisasi penerapan covid -19 dan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, Selasa (13/10/2020).
Pelapor Robin Bilondatu akhirnya memenuhi klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo terkait pelaporan dugaan pelanggaraan administrasi yang diduga dilakukan calon Bupati petahana, Nelson Pomalingo, Selasa (13/10/2020).
Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono mengatakan setelah melakukan pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan organisasi mahasiswa yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pihaknya telah mengamankan 200 orang yang diduga pericuh saat aksi demo.
“Orang-orang yang kita (Polisi) amankan itu disinyalir akan memicu keributan, karena membawa properti berupa batu dan lain-lain,” kata Kombes Pol M. Pratama Adhyasastra, Karo Ops Polda Gorontalo, Jumat (9/10/2020).
“Kurang lebih ada 80 Karton Air Mineral yang sudah kami bagikan kepada teman-teman yang sementara berjuang untuk menolak Undang-undang Omnibus Law ini, dan itu merupakan hasil donasi juga sebagian uang kas Organisasi serta kontribusi langsung dari anggota Mapala,” sambung Wawan.
Meyske menerangkan, UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah terkesan dipaksakan. Sehingga menimbulkan banyak tanda tanya bagi masyarakat juga penolakan dari seluruh kaum buruh di Indonesia.
