Peristiwa

PPKI 2019 Meminta Maaf Kepada Masyarakat Gorontalo

“Saya Margaretha, Puteri Kebudayaan Gorontalo 2019, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pemerintah Gorontalo, kepada seluruh tokoh adat Masyarakat Gorontalo, dan juga kepada seluruh Masyarakat Gorontalo atas kejadian dan kelalaian saya dalam memakai busana adat modifikasi, pada sesi photoshoot yang diadakan di tanggal 20 Agustus 2019,” kata Margaretha.

Peristiwa

KPK Supervisi Mitra Pemangku Kepentingan di KSOP Gorontalo

Dalam melakukan pemetaan masalah dan membangun kolaborasi dalam mencegah korupsi terkait tata kelola pelabuhan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan rapat bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Gorontalo dan pemangku kepentingan.

Peristiwa

Para Aleg Terpilih Gerindra Gorontalo Ikuti Bimtek

DPD Gerindra Provinsi Gorontalo menggelar bimbingan teknis bagi 20 anggota DPRD terpilih pada Pemilu 2019, di Andalas Room, Maqna Hotel (22/08/2019). Bimtek itu dilakukan untuk para anggota DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi dan DPR RI.

Peristiwa

NSLIC Gelar Lokakarya Hasil Survei SIID

National Support for Local Investment Climate (NSLIC) atau National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED), menyelenggarakan lokakarya hasil Survei Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah (SIID), di Maqna Hotel selama dua hari, 21- 22 Agustus 2019.

Peristiwa

KPK bertemu Media dan CSO se Provinsi Gorontalo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan bersama media dan Civil Society Organization (CSO) Se Provinsi Gorontalo di Hotel Grand Q. Dian Patria Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III KPK mengungkapkan pertemuan itu merupakan agenda KPK saat berada di daerah.

Peristiwa

KPK Fasilitasi Penandatanganan MoU di 4 Wilayah untuk Optimalisasi PAD dan Manajemen Aset

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penertiban aset bermasalah melalui program pencegahan korupsi terintegrasi di 4 wilayah. Salah satunya dilakukan dengan memfasillitasi penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (MoU) antara pemerintah daerah dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor wilayah DJP di 4 wilayah sekaligus.