Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Pohuwato, Ramlan menegaskan temuan daftar pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) merupakan temuan bersama Bawaslu dan Pihak KPU dilapangan. Hal inipun telah dikoordinasikan dengan pihak KPU untuk dilakukan perbaikan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabgor, Divisi Data dan Informasi, Rusli Z.B Utiarahman menjelaskan, hari ini juga terakhir PPDP memasukan hasil Coklit ke PPS dan data hasil Coklit yang dilakukan oleh PPDP ini selanjutnya akan direkap oleh anggota PPS.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pohuwato saat ini tengah melakukan verifikasi faktual (Verfak) terhadap 3 bakal calon Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perseorangan. Sebanyak 15.628 data dukungan perbaikan akan dilakukan Verfak oleh PPS hingga 16 Agustus 2020.
“Peserta masing – masing PPK sejumlah 3 orang, yakni ketua, sekretaris dan bendahara PPK,” kata Hasyim.
Pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pohuwato telah selesai sebelum batas akhir tanggal 13 Agustus 2020. Tercatat ada 103.236 pemilih yang terdaftar dan telah tuntas dilakukan coklit oleh PPDP.
“Dari 14 kelurahan/desa, hanya Kelurahan Bobo yang menjadi fokus kampung binaan Panwaslu Kecamatan Tidore Utara, yang menjadi percontohan kampung sadar pemilu,” kata Iswan.
Amir Sidariman, salah satu kader partai Gerindra Pohuwato, yang mendampingi pasangan Saipul-Suharsi menyatakan, ini bentuk keseriusan pasangan “SMS” dalam pilkada nanti, terutama kelengkapan berkas.
“Partai kami telah siap bertarung di Pilkada serentak 2020. Kami sudah menyiapkan calon, tinggal menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) apa yang sudah kita usulkan,” ujar Bawi.
“Saya memutuskan untuk maju kembali di Pilkada kali ini selain untuk menuntaskan program kerja saya, juga demi kemakmuran rakyat Trenggalek. Untuk target menang itu hanya sasaranya,” imbuhnya.
Ia berharap, dengan ini generasi milenial tetap eksis berprestasi. Sebab gelaran seperti ini telah mendapat dukungan dari pemerintah dan telah terbentuk, terorganisir bahkan terstruktur dari pengurus pusat sampai daerah.
