Pojok6.id (Partai) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan buka puasa […]
“Di moment sekarang ini adalah moment yang paling tepat kami menyampaikan aspirasi. Dimana bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-74, kami mendorong kepada aparat kepolisian untuk menangkap dan memproses hukum pelaku pembakaran bendera kebesaran partai kami,” tandas Syahrul, Kamis (2/7/2020).
Pertemuan terbatas yang dilaksanakan di Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Selasa (30/6/2020), dalam rangka evaluasi dan pemantapan menghadapi pilkada serentak tahun 2020 di 3 daerah.
“Jelas kami marah dengan tindakan pembakaran bendera itu. Akan tetapi, kami masih menjunjung tinggi apa yang menjadi petunjuk Ibu Megawati Soekarno Putri,” jelasnya.
“Kalau seluruh DPC menyatakan sikapnya untuk mendukung satu nama, yakni Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra, tidak mungkin kami di DPD mengeluarkan nama lain,” kata Elnino.
“DPD II diberikan waktu paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan Musda DPD I. Kami dari PK Kota Selatan meminta kepada DPD I agar segera menyusun jadwal Musda DPD II. Dan kalau bisa Golkar Kota jadi yang pertama melaksanakan Musda,” kata Vini.
“Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi beliau (Rusli Habibie), namun jika saya maju lagi periode ke empat berarti 20 tahun. Dan itu artinya mandek kaderisasi di Pohuwato,” kata Syarif.
Dengan terpilihnya untuk periode ketiga, Rusli Habibie mencatatkan sejarah baru bagi Partai Golkar, tak hanya di Provinsi Gorontalo namun juga di Indonesia. Dimana Rusli menjadi orang pertama yang menjabat sebagai Ketua DPD I hingga tiga periode.
Padahal menurut Rusli, program tersebut adalah program untuk rakyat Gorontalo bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Menurut salah satu kader Golkar, Mohamad Vini Sidiki, Rusli Habibie, adalah figur yang sarat pengalaman hingga saat ini sulit dikalahkan dari luar partai, sehingga ada yang mencoba masuk melawan dari dalam.
Saat diwawancara, Ardiyansyah, Direktur Eksekutif Titik Demokrasi Indonesia (TDI) mengatakan, bahwa partai politik modern perlu mengembangkan organisasi berdasarkan pada prinsip market atau pasar secara rasional dan efisien.
No More Posts Available.
No more pages to load.
