Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mengapresiasi ketaatan masyarakat Kecamatan Paguyaman dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu terungkap saat Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memantau jalannya PSBB diwilayah itu, Jumat (8/5/2020).
“Penyaluran APD ke Rumah Sakit dan Puskesmas ini saya dibantu oleh rekan-rekan pengusaha, melalui Yayasan Sahati dan juga Yayasan Love Indonesia,” Jelas Indriani.
“DTKS yang menjadi dasar penyaluran JPS yang digunakan oleh pemerintah provinsi masih menggunakan input data yang tidak update,” ungkap Sofyan.
Ketua DWP Sekretariat Deprov Gorontalo Ny. Rosina Tuna Kiu menjelaskan kegiatan dari DWP merupakan, wujud nyata kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan sekaligus menghadapi dampak pandemi Covid-19.
Menurut Fikram dengan mensosialisasikan penerapan PSBB,masyarakat bisa memahami regulasi Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Gorontalo.
Tim Pansus LKPJ DPRD Provinsi Gorontalo akan segera membentuk tim penyelamatan danau Limboto. Hal itu terungkap saat tim LKPJ melakukan memonitoring pelaksanaan pengerjaan pengerukan danau limboto, Rabu (6/5/2020).
Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito yang berada di Kabupaten Gorontalo dinilai telah melebih kapasitas. Hal itu menjadi temuan saat kunjungan kerja pansus LKPJ DPRD Provinsi Gorontalo, di TPA Talumelito, Selasa(5/5/2020).
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo mengelar rapat bersama Sekda Provinsi Gorontalo,Senin(4/5/2020). Rapat itu membahas perubahan penyesuaian PAGU anggaran tahun 2020. Selain itu, rapat tersebut turut melakukan evaluasi realisasi belanja kas perubahahan atas pergeseran anggaran terhadap urgensi penanganan covid-19.
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penerapan PSBB. PSBB di Gorontalo dimulai sejak 4 Mei 2020 dan akan berlaku selama 14 hari atau 18 Mei 2020.
Para warga desa Dunggala, Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango diketahui belum menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal itu terungkap saat kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat (1/05/2020).
