Pojok6.id (DPRD) - Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, mengingatkan Gubernur Gorontalo agar […]
Pusat Layanan Autis (PLA) Provinsi Gorontalo didorong oleh Aleg Deprov Adhan Dambea, menjadi UPTD. Menurutnya, selama ini Pusat Layanan Autis masih menjadi bagian teknis di Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo dan anggaran operasional sangat minim.
Adhan Dambea, anggota DPRD Provinsi Gorontalo mengkritik pengerjaan saluran pengendali banjir yang ada diruas jalan sudirman. Menurutnya saluran tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan banjir dan justru menimbulkan masalah baru.
Peringatan hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober oleh beberapa anggota Aleg Milenial di Deprov Gorontalo memaknainya dengan terus perjuangkan hak kaum muda melalui parlemen.
Agenda lanjutan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke 37 dalam rangka pembicaraan tingkat I, terhadap Ranperda APBD Tahun 2021 kembali dilaksanakan, Selasa (27/10/2020). Dengan mengagendakan penyampaian pandangan umum dari beberapa fraksi, yang sebelumnya menolak untuk menyampaikan pandangan umumnya pada rapat paripurna Senin (26/10/2020).
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Sulut di Gorontalo menyatakan bahwa tiga wilayah di Cagar Alam Panua, Kabupaten Pohuwato masih terdapat aktivitas pertambangan emas.
“Kami dari DPC PMII Kabupaten Gorontalo memilih untuk RDP dengan DPRD karena memang kami lebih ke substansinya. Kalau kita memilih melakukan aksi, kemudian akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, substansi yang ingin kita sampaikan itu tidak akan sampai. Apalagi di tengah pandemi covid-19 seperti ini,” kata Ketua PC PMII Kabupaten Gorontalo, Firman Latuda, Kamis (8/10/2020).
Disamping itu untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 Pemerintah sendiri telah menetapkan tema pembangunan yang fokus pada sektor kesehatan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi.
“Dalam menjaring beragam aspirasi masyarakat yang masuk, dilakukan dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada, seperti halnya di DPRD Provinsi Gorontalo. Seperti dalam bentuk masa reses, dan sebagainya,” kata Warsito.
DPRD Provinsi Gorontalo akan memperjuangkan tambahan kuota dana dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi Anak yatim yang ada di Provinsi Gorontalo. Pasalnya, yang terdaftar tinggal di dalam panti asuhan dan diluar panti hanya ada 120 anak dari 1660 yang menerima dana bantuan dari Kemensos sebanyak 1 juta rupiah per bulan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melaporkan progres kegiatan fisik tahun 2020 ke DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (31/8).
No More Posts Available.
No more pages to load.
