Pojok6.id (DPRD) - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2024 berlangsung […]
Agenda lanjutan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke 37 dalam rangka pembicaraan tingkat I, terhadap Ranperda APBD Tahun 2021 kembali dilaksanakan, Selasa (27/10/2020). Dengan mengagendakan penyampaian pandangan umum dari beberapa fraksi, yang sebelumnya menolak untuk menyampaikan pandangan umumnya pada rapat paripurna Senin (26/10/2020).
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Sulut di Gorontalo menyatakan bahwa tiga wilayah di Cagar Alam Panua, Kabupaten Pohuwato masih terdapat aktivitas pertambangan emas.
“Kami dari DPC PMII Kabupaten Gorontalo memilih untuk RDP dengan DPRD karena memang kami lebih ke substansinya. Kalau kita memilih melakukan aksi, kemudian akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, substansi yang ingin kita sampaikan itu tidak akan sampai. Apalagi di tengah pandemi covid-19 seperti ini,” kata Ketua PC PMII Kabupaten Gorontalo, Firman Latuda, Kamis (8/10/2020).
Disamping itu untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 Pemerintah sendiri telah menetapkan tema pembangunan yang fokus pada sektor kesehatan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi.
“Dalam menjaring beragam aspirasi masyarakat yang masuk, dilakukan dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada, seperti halnya di DPRD Provinsi Gorontalo. Seperti dalam bentuk masa reses, dan sebagainya,” kata Warsito.
DPRD Provinsi Gorontalo akan memperjuangkan tambahan kuota dana dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi Anak yatim yang ada di Provinsi Gorontalo. Pasalnya, yang terdaftar tinggal di dalam panti asuhan dan diluar panti hanya ada 120 anak dari 1660 yang menerima dana bantuan dari Kemensos sebanyak 1 juta rupiah per bulan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melaporkan progres kegiatan fisik tahun 2020 ke DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (31/8).
Sri Masri Sumuri, Aleg Komisi IV Deprov menjelaskan isu mengenai sudah tidak ditiadakannya dana alokasi desa ditahun 2021 tidaklah benar, sedangkan untuk besarannya pun tetap sama dengan tahun 2020. Dana alokasi desa sendiri akan difokuskan pada infrastruktur desa dan semua kewenangannya ada pada pemerintah desa.
“PP no. 33 Tahun 2020 yang kita konsultasikan dengan Kemendagri ini berkaitan dengan standar harga satuan regional yang meliputi, Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah, Honorarium, serta tunjangan kinerja,” kata Paris Jusuf Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Wakil Ketua I DPRD Tikep, Mochtar Djumati saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa terkait kunjungan tersebut hanya sebatas silaturahmi.
No More Posts Available.
No more pages to load.
