Pojok6.id (DPRD) - Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Gorontalo, N. R. Monoarfa, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, […]
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2022 diproyeksikan senilai 1.7 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo usai memimpin rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum Anggara
Aliansi Pelaku Seni dan UMKM beraudiensi dengan DPRD Provinsi Gorontalo yang diterima langsung oleh pimpinan dan anggota komisi II pada Senin (13/9/2021).
Okhtohari Dalanggo, Aleg Komisi I menyampaikan, imbauan itu selain untuk menjangkau agar lebih banyak warga melalukan vaksinasi. Juga untuk memudahkan mobilitas warga agar tidak lagi datang di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Kata Dedy, proyek yang dikerjakan dengan anggaran sebesar 1 Miliar Rupiah, guna memenuhi kebutuhan air bersih kondisinya setelah dikerjakan tidak bisa dimanfaatkan. Karena, dinilainya pihak kontraktor hanya mengejar pengerjaan bisa cepat selesai tanpa memperhatikan ha-hal teknis yang ada.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) diharap tegaskan kebijakan vaksinasi bagi pelajar bukan syarat ikut pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas lewat edaran tertulis.
“Sebelumnya kita sudah rapatkan bersama tim Bangggar, dimana pertama kita fokus ke insentif nakes, karena kita masih punya hutang sekitar 12 miliar. Sehingga alhamdulillah di APBD Perubahan ini kita sudah menganggarkan ada sekitar 8 miliar,” ungkapnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo telah menyetujui terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo. Hal ini ditunjukkan dengan penandatanganan nota kesepahaman Dekot Gorontalo bersama Pemkot Gorontalo pada Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kota Gorontalo dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti dukungan anggaran yang diberikan bagi OPD Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam dokumen KUA/PPAS tahun 2022.
“Dan bisa dilihat anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022 masih kurang. Bagaimana mungkin kita memulihkan ekonomi jika tidak memperhatikannya dengan baik”terangnya. saat diwawancarai setelah rapat sinkronisasi program kegiatan dengan Dinas Pertanian dan Peternakan dengan dokumen KUA/PPAS tahun 2022, pada Rabu (8/9/2021).
“Apalagi kita ini sebagai umat muslim tidak disarankan untuk melakukan aksi-aksi kekerasan seperti itu,” ujar Hamzah ketika dimintai tanggapan soal peristiwa tersebut di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Rabu (8/9/2021).
No More Posts Available.
No more pages to load.
