“Pada intinya, sebelum mendirikan sebuah Perusahaan (PT) penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harusnya dipahami dahulu aturan-aturannya, termasuk UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dan Permenaker No.10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Ijin P3MI,” tutur Trining, Selasa (25/8/2020).
Sejumlah warga yang terjaring razia protokol kesehatan yang digelar Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung, Senin (24/8/2020), mendapatkan hukuman push-up dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
“Oknum yang bersangkutan nanti akan kita panggil, sedangkan ranah pidana kita serahkan ke Polres Tulungagung untuk menanganinya,” terang Agus pada Pojok6.id diruang kerjanya, Senin (24/8/2020).
Bupati berharap, melalui kerjasama ini bisa bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.
“Selain berpartisipasi memeriahkan Kemerdekaan RI ke-75, juga sebagai ajang seleksi atlit guna mengikuti Kejuaraan daerah (Kejurda) melalui turnamen ini,” kata Priyo.
“Sangat prihatin dengan adanya kejadian tersebut, apalagi ditengah Pandemi covid-19 saat ini. Menurut aturan negara itu salah besar, dan itu tindakan yang ceroboh,” kata Susy.
“Kalau ada penempatan PMI, itu ilegal atau traficking. Mungkin visa yang dipakai bukan visa kerja, dan itu tipu-tipu,” imbuhnya.
Menurut Habib, selama ini almarhum dikenal sebagai sosok yang peuh dedikasi, prilaku baik dan ramah, sehingga banyak mahasiswa yang senang ketika mendapat mata kuliah dari almarhum.
Menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang digelar pada Senin 3 Agustus lalu, Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (AMAR) mendatangi Bupati Tulungagung untuk menyampaikan sejumlah tuntutan lanjutan.
“Selain menerapkan sistem pre -order atau pemesanan terlebih dahulu terkait komoditas, agen penyalur BPNT sudah melengkapi dengan daftar harga sehingga memudahkan KPM untuk memilih sesuai keiinginannya,” kata Sutoyo.
