BPJS Kesehatan Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Program JKN di Kota Gorontalo

Sosialisasi BPJS Kesehatan bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI di Gedung Bele Li Mbu'i Kota Gorontalo. (Foto: Ryan)

Pojok6.id (Gorontalo) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Gorontalo menyelenggarakan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, , di Kota Gorontalo, Kamis (14/9/2023), bertempat di Gedung Bele Li Mbu’i Kota Gorontalo.

Kepala Cabang Gorontalo, Djamal Ardiansyah, mengungkapkan bahwa dari jumlah total penduduk Kota Gorontalo 203,205 jiwa, yang telah terdaftar menjadi peserta JKN berjumlah 195,416 peserta. Baik dari kelompok kerja, non kelompok kerja dan juga penerima bantuan.

Read More
banner 300x250

“Sementara total pasien yang sudah dijamin dalam Program JKN se-Provinsi Gorontalo tahun 2022, sebanyak 1,8 Juta pasien yang sudah dibiayai, dari total penduduk 1,2 Juta. Kenapa bisa lebih besar dari total penduduk, karena satu orang bisa berobat lebih dari dua sampai tiga kali,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, data tersebut baru merupakan data yang dijamin di dalam Provinsi Gorontalo, belum termasuk yang dirujuk keluar Provinsi Gorontalo. Dimana nilai rata-ratanya berjumlah diatas 10 ribu, dan paling banyak dirujuk ke Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, bahkan hingga ke Papua.

“Mungkin ada sanak saudara yang berada di sana, atau yang sedang sekolah atau berpergian itu terbaca oleh kami. Jadi silahkan masyarakat Kota Gorontalo atau Provinsi Gorontalo yang sedang disana dan mengakses pelayanan datanya terbaca. Data itu berupa nama, dan juga Kota yang dijamin, kemudian penyakitnya apa, berapa lama dirawat dan seterusnya,” jelasnya.

Menurutnya, terkait kepesertaan program JKN ini masih banyak masyarakat yang salah dalam perspektifnya. Sehingga ia berharap, kegiatan sosialisasi tersebut dapat menjawab dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan program JKN tersebut.

“Jadi sebenarnya, nama programnya itu Program JKN, nama kartunya Kartu Indonesia Sehat (KIS), kemudian lembaga yang menyelenggarakan pembiayaan atau pelaksanaannya ini adalah BPJS Kesehatan yang bekerjasama dengan seluruh stakeholder dan Kementerian bahkan lembaga, bahkan Pemerintah daerah salah satunya dengan DPR RI,” pungkasnya.

Baca berita kami lainnya di

Related posts

banner 468x60