Pojok6.id (Gorontalo) – Biro Organisasi Provinsi Gorontalo terus memperkuat kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menjadi lokus prioritas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026, melalui pendampingan lanjutan.
Pendampingan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan fasilitasi, untuk memastikan OPD lokus mampu memenuhi berbagai aspek dan indikator penilaian PEKPPP, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dalam kegiatan tersebut, tim Biro Organisasi melakukan pembahasan dan penelaahan terhadap sejumlah aspek penyelenggaraan pelayanan publik, pada masing-masing OPD lokus. Pembahasan mencakup progres pemenuhan indikator PEKPPP, kelengkapan data dukung, bukti penyelenggaraan pelayanan, serta berbagai kendala yang masih perlu ditindaklanjuti.
Pendampingan juga menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan pemahaman antara Biro Organisasi dan OPD, terkait instrumen serta mekanisme penilaian PEKPPP. Dengan pendampingan secara langsung, OPD diharapkan dapat menyiapkan data dan dokumen pendukung secara lebih sistematis, akurat, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
Biro Organisasi menekankan bahwa PEKPPP tidak semata-mata harus dipandang sebagai proses pemenuhan dokumen penilaian. Lebih dari itu, evaluasi tersebut diharapkan menjadi momentum bagi OPD untuk melakukan perbaikan nyata terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah aspek penting seperti pemenuhan standar pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, inovasi pelayanan, hingga keterlibatan masyarakat menjadi perhatian dalam pendampingan tersebut.
Melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, Biro Organisasi berharap seluruh OPD lokus prioritas semakin siap menghadapi tahapan PEKPPP Tahun 2026 dan mampu menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan publik, yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Biro Organisasi Provinsi Gorontalo dalam menjalankan fungsi pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik, yang semakin berkualitas, efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Adv)
