GORONTALO – Tautan elektoral partai politik yang berbasis pada persaingan program dan ideologi kini bukanlah pra syarat utama dalam menyehatkan demokrasi. Padahal, jika persaingan ideologi dan program terus terpelihara disetiap arena pemilu dan setelahnya, demokrasi akan semakin sehat.
Masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan menunjukkan bahwa sikap permisif sangat tinggi dalam pembentukan pemerintahan. Publik tidak mudah melupakan kalimat “bocor” Prabowo, kuasa asing atas pengelolaan sumber daya alam, impor tenaga kerja, hutang meningkat, impor beras.
Inilah politik Indonesia, tidak hanya kepentingan yang abadi, melainkan kemungkinan pun menjadi sesuatu yang abadi. Perilaku ini diawal reformasi dianggap sebagai sebuah keanehan, namun saat ini dianggap sebuah kewajaran.
Salah satu penyebabnya ialah perburuan rente (rent-seeking). Sama dengan pendapat yang dikemukakan Kuskridho Ambardi (2009), bahwa partai-partai di Indonesia telah membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel.
Hilangnya ideologi partai, tingginya sikap permisif, adanya kecenderungan partai untuk bersikap kolektif sebagai satu kelompok menjadi alat bukti yang disertainya.
Jokowi memang berkeinginan membentuk pemerintahan yang inklusif dalam struktur pemerintahannya, namun hanya Gerindra yang secara tegas mengatakan “iya” untuk bergabung, sementara Demokrat masih “abu-abu” dan “malu kucing” dan PKS sendiri telah menyatakan akan menjadi oposisi meski hanya sendirian diluar pemerintahan.
Jabatan didalam kabinet sangat memungkinkan untuk menjalankan perburuan rente, tidak sekedar mengaktualisasikan ide dan program partai politik.
Secara legal partai politik mendapatkan reward atas kinerjanya saat pemilu, rasanya keuangan yang diberikan negara lewat sumber resmi itu tidak cukup untuk mengembalikan “pengeluaran” partai politik dari proses panjang pemilu yang telah dilaluinya.
Sehingganya, untuk menjaga kelangsungan hidup, partai politik harus membentuk satu sikap kolektif, sebab aktivitas perburuan rente lebih dimungkinkan jika partai politik masuk kedalam pemerintahan. Partai politik memiliki akses dan pintuk masuk untuk mengejar sumber-sumber keuangan negara.
Akhirnya, ideologi partai, program ideal kerakyatan, visi misi kebangsaan, ikrar kenegaraan, akan sulit dijalankan dan diimplementasikan dikarenakan partai sudah terlibat dalam perburuan rente, harapan yang sebelumnya diidamkan tidak lagi bebas diekspresikan karena partai politik telah memiliki keterikatan satu sama lainnya. (rls)
